Musrenbang Jabar 2026: Pemkab Bekasi Dorong 10 Program Prioritas, Fokus Kesehatan hingga Infrastruktur

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Bandung, membahas usulan program prioritas pembangunan daerah.

INFO CIKARANG — Pemkab Bekasi usulkan 10 program prioritas dalam Musrenbang Jawa Barat 2026, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga pengelolaan sampah untuk RKPD 2027.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Bandung, membahas usulan program prioritas pembangunan daerah.

INFO CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan sedikitnya 10 program prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Gedung Pakuan.

Kehadiran Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus memperjuangkan program strategis untuk tahun 2027.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Pemkab Bekasi mendorong agar skema pembiayaan tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat, di mana 40 persen ditanggung provinsi dan 60 persen oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Skema ini penting untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan secara merata,” ujar Asep.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga mengusulkan pengadaan 20 unit ambulans yang akan didistribusikan ke berbagai kecamatan guna meningkatkan layanan kegawatdaruratan.

Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer turut menjadi prioritas.

Program ini dinilai krusial untuk memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

“Perbaikan jalan lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama dalam distribusi barang dan akses wilayah,” tambahnya.

Tak hanya itu, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga masuk dalam daftar usulan, dengan target 420 unit rumah yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp40 juta per unit.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan layak.

Di bidang lingkungan, Pemkab Bekasi mengusulkan penguatan sistem pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk pengadaan enam unit dump truck untuk mendukung operasional di lapangan.

Sementara untuk memperkuat pembangunan desa, Pemkab Bekasi mengajukan bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa di wilayahnya.

“Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Asep.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Menurutnya, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

“Manusia adalah bagian dari alam, sehingga pembangunan harus menghadirkan harmoni, bukan justru merusak,” tegasnya.

Usai Musrenbang, Pemkab Bekasi juga melanjutkan koordinasi dengan DPRD dan Bappeda Jawa Barat guna memastikan seluruh usulan dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan provinsi tahun 2027.