Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » KSPSI Jelaskan Alasan Dewan Kesejahteraan Buruh Belum Resmi Beroperasi

KSPSI Jelaskan Alasan Dewan Kesejahteraan Buruh Belum Resmi Beroperasi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kam, 4 Des 2025
  • comment 0 komentar

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut finalisasi struktur DKBN masih berjalan, terutama dalam menentukan sosok yang akan memimpin lembaga baru tersebut.

INFO CIKARANG — Rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) rupanya masih tertunda.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa finalisasi struktur lembaga tersebut belum rampung, terutama terkait penunjukan figur yang akan memimpin lembaga baru itu.

Keterlambatan ini, menurut Andi, bukan persoalan teknis biasa. Struktur yang sedang dibahas dianggap memiliki bobot besar karena DKBN dirancang bukan sebagai lembaga simbolik, tetapi sebagai entitas yang memiliki kewenangan signifikan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

“DKBN harusnya sudah diumumkan dua minggu lalu. Kami masih berproses menentukan siapa yang memimpin. Lembaga ini berisi para pimpinan buruh dan tidak bersifat adhoc,” ujar Andi dalam keterangannya dikutip Kamis, (4-12-2025).

Andi menjelaskan bahwa secara konsep, Dewan Kesejahteraan Buruh diproyeksikan memiliki posisi hampir setingkat kementerian.

Artinya, lembaga ini tidak hanya memberi rekomendasi, tetapi juga berwenang mengambil keputusan strategis.

Konsep besar inilah yang membuat penetapan struktur memerlukan kehati-hatian ekstra dari pemerintah.

Dengan kedudukan yang kuat, figur pimpinan yang ditunjuk harus memiliki legitimasi dan kompetensi tinggi.

“Dewan Kesejahteraan Buruh itu dikaji pemerintah sebagai lembaga yang punya daya dan kuasa menetapkan kebijakan. Bukan lembaga formalitas,” tegas Andi.

Kepres Sudah Siap, Pengumuman Tinggal Menunggu Waktu

Meski nama pemimpin belum diumumkan, kerangka hukum DKBN disebut sudah selesai.

Keputusan Presiden (Kepres) tentang struktur organisasi telah disusun dan tinggal menunggu waktu untuk dipublikasikan.

Andi optimistis bahwa pengumuman resmi akan dilakukan sebelum akhir tahun, mengingat pembentukan DKBN adalah salah satu janji Presiden Prabowo.

“Kepres sudah ada. Saya tidak bisa mendahului Presiden. Tapi saya yakin sebelum akhir tahun pasti diumumkan,” ujarnya.

Beberapa posisi kunci bahkan disebut sudah ditetapkan oleh Presiden. Namun seluruh nama masih dikunci karena proses internal pemerintah belum sepenuhnya tuntas.

Ada Akademisi, Tidak Hanya Pemimpin Serikat

Menariknya, Andi mengungkapkan bahwa komposisi DKBN tidak akan hanya diisi oleh pimpinan buruh.

Pemerintah juga memasukkan unsur akademisi yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu perburuhan.

Model keanggotaan ini diharapkan membuat keputusan DKBN lebih objektif, seimbang, dan tidak mudah terpaku pada tarik menarik kepentingan sektoral.

“Ada pimpinan buruh, ada akademisi. Jadi tidak hanya serikat buruh yang masuk dalam DKBN Nasional,” imbuhnya.

Selain pimpinan utama, DKBN akan memiliki Komite Eksekutif serta sejumlah deputi yang akan membantu perumusan kebijakan dan koordinasi teknis.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memberikan pernyataan tegas terkait larangan sekolah menahan ijazah siswa di Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi Tegas! Sekolah di Jabar Dilarang Tahan Ijazah Siswa, Bantuan Bisa Dicabut

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan kebijakan tegas terkait dunia pendidikan di wilayahnya. Ia melarang seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, untuk menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, termasuk tunggakan biaya pendidikan. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ijazah merupakan hak siswa yang wajib diberikan tanpa syarat. Kebijakan ini muncul sebagai respons […]

  • Seorang karyawan gerai mie di Medan viral usai disebut diminta resign saat izin menjaga orang tua sakit.

    Viral Karyawan Gerai Mie di Medan Diminta Resign Saat Jaga Orang Tua Sakit, Publik Soroti Minimnya Empati

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Seorang karyawan di salah satu gerai mie di kawasan Marelan mendadak viral setelah kisahnya beredar luas di media sosial. Ia disebut meminta izin tidak masuk kerja karena harus menjaga orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit. Situasi yang bagi banyak orang terdengar wajar, bahkan manusiawi. Namun respons yang diduga datang dari […]

  • Pilihan twibbon Hari Pers Nasional 2026 hadir dengan desain modern dan mudah digunakan secara daring.

    Daftar Link Twibbon Hari Pers Nasional 2026 Gratis, Cocok Dibagikan di Media Sosial

    • calendar_month Sen, 9 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Hari Pers Nasional (HPN) 2026 diperingati setiap 9 Februari sebagai momen refleksi atas peran strategis pers dalam menjaga demokrasi, keterbukaan informasi, serta mendorong pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Pada peringatan Hari Pers Nasional 2026, tema yang diusung adalah “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema ini menegaskan pentingnya jurnalisme yang profesional, independen, dan […]

  • Jamaah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid usai sholat Isya selama bulan Ramadhan.

    Jam Pelaksanaan Sholat Tarawih Selama Ramadhan 2026, Lengkap untuk Semua Wilayah

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Dalam praktiknya, sholat tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musala setelah rangkaian sholat Isya dan sunnah ba’diyah selesai. Sebagian masjid langsung memulai tarawih tak lama setelah Isya, sementara lainnya memberi jeda waktu untuk zikir, ceramah singkat, atau persiapan jamaah. Perbedaan inilah yang membuat jam mulai sholat tarawih kerap tidak seragam, […]

  • Sidang perdana dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Bekasi digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Jaksa mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp21,7 miliar.

    Kerugian Negara Rp21,7 Miliar! Sidang Perdana Korupsi Tunjangan DPRD Kabupaten Bekasi Mulai Digelar

    • calendar_month Kam, 18 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan (tuper) pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 resmi memasuki tahap persidangan. Sidang perdana digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (17/6/2026), dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa. Kedua terdakwa dalam perkara tersebut yakni mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman, dan mantan […]

  • Pemkab Bekasi Minta Deltamas Serahkan Fasos dan Fasum, untuk Pelebaran Exit Tol

    Pemkab Bekasi Minta Deltamas Serahkan Fasos dan Fasum, untuk Pelebaran Exit Tol

    • calendar_month Sab, 22 Mar 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – emerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama pengelola Deltamas tengah menggodok rencana pelebaran jalan keluar (exit) tol di beberapa titik, khususnya di kawasan Deltamas. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi akibat tingginya volume kendaraan di area tersebut. Pembahasan ini berlangsung dalam rapat resmi yang digelar di ruang rapat Bupati, Kompleks Pemkab […]

expand_less