Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Menguak Perbedaan Pagar Laut Bekasi dan Tangerang: Konservasi vs Kontroversi

Menguak Perbedaan Pagar Laut Bekasi dan Tangerang: Konservasi vs Kontroversi

  • account_circle Info Cikarang
  • calendar_month Sel, 14 Jan 2025
  • comment 0 komentar

Pagar Laut Bekasi. /Foto: Istimewa

INFO CIKARANG – Keberadaan pagar laut di dua wilayah pesisir, yakni Bekasi, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, tengah menjadi perhatian publik. Meski tampak serupa, fungsi dan dampak keduanya berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, yang menegaskan perbedaan signifikan antara kedua kasus tersebut.

“Pemasangan pagar di Bekasi bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi, sementara di Tangerang, hal ini menjadi persoalan serius yang merugikan nelayan kecil,” ujar Johan, Selasa (14/01/2025).

Bekasi: Konservasi Lingkungan yang Berkelanjutan

Di pesisir Bekasi, pagar bambu yang dipasang memiliki fungsi utama untuk mendukung konservasi ekosistem mangrove dan mencegah abrasi. Menurut Johan, langkah ini melibatkan masyarakat setempat, menciptakan pengelolaan pesisir yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini dianggap sebagai upaya berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Tangerang: Pagar Misterius yang Membatasi Nelayan

Sementara itu, pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang memicu kontroversi. Tidak hanya menutup akses nelayan kecil ke area penangkapan ikan, pemasangan pagar ini juga diduga tidak memiliki izin resmi. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel area tersebut setelah menemukan pelanggaran izin pemanfaatan ruang laut.

“Kami meminta pemerintah untuk mengusut tuntas siapa pihak yang bertanggung jawab atas pagar ini. Hak-hak nelayan harus dijaga, dan pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Johan.

Kasus di Tangerang menyoroti pentingnya transparansi dan regulasi dalam pemanfaatan ruang laut. Berbeda dengan Bekasi yang tujuannya untuk konservasi, pagar laut di Tangerang justru menghadirkan konflik kepentingan dan merugikan nelayan.

Langkah-langkah tegas dari pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa setiap inisiatif harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat.*

  • Penulis: Info Cikarang

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Bekasi resmi merilis Indeks Pelayanan Publik Kecamatan 2025 sebagai rapor evaluasi untuk memastikan standar layanan.

    Pemkab Bekasi Rilis Indeks Pelayanan Publik Kecamatan 2025, Pebayuran dan Karangbahagia Masuk Kategori Cukup

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi merilis Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Rilis tersebut diumumkan pada Senin (22/12/2025) dan menjadi tolok ukur kualitas layanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Hasil penilaian itu tertuang dalam Lampiran II Keputusan Bupati Bekasi Nomor […]

  • Suasana Musrenbang Kabupaten Bekasi untuk RKPD 2027 di Cikarang Pusat yang dihadiri terbatas kepala desa.

    Musrenbang Kabupaten Bekasi Sepi Kepala Desa, Diduga Imbas Kekecewaan Realisasi Program

    • calendar_month Rab, 8 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bekasi untuk penyusunan RKPD 2027 jadi sorotan. Pasalnya, dari ratusan desa yang ada, hanya sebagian kecil kepala desa yang terlihat hadir. Dari total 179 desa di 23 kecamatan, kehadiran kepala desa dalam forum tersebut terbilang minim. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi […]

  • Inspektorat Kabupaten Bekasi kembali temukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.

    Dana Hibah NPCI Bekasi Bocor Rp7,1 Miliar, Inspektorat Ungkap Skema Penyimpangan Berlapis

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Inspektorat Kabupaten Bekasi kembali menemukan penyimpangan besar dalam pengelolaan dana publik. Kali ini, dugaan kebocoran terjadi pada dana hibah yang diterima National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024. Total kerugian negara yang terhitung mencapai Rp7,1 miliar. Hasil audit mengungkap penggunaan dana yang jauh dari aturan. Sekitar Rp3,9 miliar diduga […]

  • Banjir Kabupaten Bekasi Meluas! 9 Kecamatan Terendam, Ribuan Warga Terdampak

    Banjir Kabupaten Bekasi Meluas! 9 Kecamatan Terendam, Ribuan Warga Terdampak

    • calendar_month Kam, 30 Jan 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Banjir di Kabupaten Bekasi dilaporkan semakin meluas! Jika sebelumnya hanya enam kecamatan yang terdampak, kini genangan air sudah masuk ke sembilan kecamatan dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 80 cm. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, intensitas hujan yang tinggi selama dua hari terakhir menjadi penyebab utama banjir ini. Wilayah […]

  • Kecelakaan maut di Tambun Utara, satu pengendara motor perempuan tewas.

    Kecelakaan Maut di Tambun Utara, Pengendara Motor Perempuan Tewas di Lokasi

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Jalan Kampung Pulo Puter, Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Jum’at 2/1/2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Insiden tersebut merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor perempuan. Peristiwa ini melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dengan truk tangki air yang melaju dari arah berlawanan. Benturan keras tak […]

  • Dirut Perumda Tirta Bhagasasi dilaporkan ke Kejari Bekasi.

    Dana Proyek Air Bersih Rp2,3 Miliar Mandek, Dirut Tirta Bhagasasi Dipolisikan

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi berinisial RL dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas dugaan penggelapan dan tindak pidana korupsi terkait proyek pemasangan instalasi jaringan pipa air bersih menuju Perumahan Ningrat, Cikarang Selatan. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Barisan Rakyat (Barak), Ahmad Syahbana, yang menilai terdapat kejanggalan dalam realisasi proyek pelayanan air […]

expand_less