Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Menguak Perbedaan Pagar Laut Bekasi dan Tangerang: Konservasi vs Kontroversi

Menguak Perbedaan Pagar Laut Bekasi dan Tangerang: Konservasi vs Kontroversi

  • account_circle Info Cikarang
  • calendar_month Sel, 14 Jan 2025
  • comment 0 komentar

Pagar Laut Bekasi. /Foto: Istimewa

INFO CIKARANG – Keberadaan pagar laut di dua wilayah pesisir, yakni Bekasi, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, tengah menjadi perhatian publik. Meski tampak serupa, fungsi dan dampak keduanya berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, yang menegaskan perbedaan signifikan antara kedua kasus tersebut.

“Pemasangan pagar di Bekasi bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi, sementara di Tangerang, hal ini menjadi persoalan serius yang merugikan nelayan kecil,” ujar Johan, Selasa (14/01/2025).

Bekasi: Konservasi Lingkungan yang Berkelanjutan

Di pesisir Bekasi, pagar bambu yang dipasang memiliki fungsi utama untuk mendukung konservasi ekosistem mangrove dan mencegah abrasi. Menurut Johan, langkah ini melibatkan masyarakat setempat, menciptakan pengelolaan pesisir yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif ini dianggap sebagai upaya berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Tangerang: Pagar Misterius yang Membatasi Nelayan

Sementara itu, pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang memicu kontroversi. Tidak hanya menutup akses nelayan kecil ke area penangkapan ikan, pemasangan pagar ini juga diduga tidak memiliki izin resmi. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel area tersebut setelah menemukan pelanggaran izin pemanfaatan ruang laut.

“Kami meminta pemerintah untuk mengusut tuntas siapa pihak yang bertanggung jawab atas pagar ini. Hak-hak nelayan harus dijaga, dan pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Johan.

Kasus di Tangerang menyoroti pentingnya transparansi dan regulasi dalam pemanfaatan ruang laut. Berbeda dengan Bekasi yang tujuannya untuk konservasi, pagar laut di Tangerang justru menghadirkan konflik kepentingan dan merugikan nelayan.

Langkah-langkah tegas dari pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa setiap inisiatif harus berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat.*

  • Penulis: Info Cikarang

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lima Mata Elang Bekasi Ditangkap Usai Paksa Mahasiswa Serahkan Mobil

    Lima Mata Elang Bekasi Ditangkap Usai Paksa Mahasiswa Serahkan Mobil

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota berhasil mengamankan lima orang pelaku penagih utang ilegal, atau yang dikenal sebagai “mata elang”, usai melakukan aksi intimidasi terhadap seorang mahasiswa berinisial ARP (19) dan mengambil paksa mobil yang digunakannya. Penangkapan dilakukan setelah viralnya video kejadian di media sosial yang memperlihatkan sekelompok pria mengelilingi korban dan memaksa […]

  • Harga Bahan Pokok di Kabupaten Bekasi Menjelang Ramadhan: Cabai Merah Mulai Naik

    Harga Bahan Pokok di Kabupaten Bekasi Menjelang Ramadhan: Cabai Merah Mulai Naik

    • calendar_month Sab, 22 Feb 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Menjelang bulan Ramadhan, hal yang kerap menjadi perhatian ialah harga bahan pokok, termasuk di wilayah Kabupaten Bekasi yang hingga kini terpantau masih stabil. Namun, ada satu komoditas yang mulai menunjukkan tren kenaikan, yaitu cabai merah. Berdasarkan pemantauan di 10 pasar tradisional di Kabupaten Bekasi, harga cabai merah kini menyentuh angka Rp52.000 per […]

  • Said Iqbal menyoroti ketimpangan UMP Jakarta yang dinilai kalah dari upah buruh Karawang.

    UMP DKI Jakarta Disoal Said Iqbal, Pramono Anung Langsung Buka Suara

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mencuat setelah Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menyebut upah buruh di ibu kota kalah dibandingkan upah pekerja pabrik di Karawang, Jawa Barat. Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan bahwa besaran UMP DKI Jakarta masih […]

  • Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi mengevakuasi tiang PJU yang roboh usai ditabrak truk di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat.

    Tiang PJU Ambruk Dihantam Truk di Kalimalang Cikarang Barat, Dishub Soroti Mekanisme Ganti Rugi

    • calendar_month Jum, 19 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Sebuah tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ambruk setelah ditabrak sebuah truk pada Kamis (18/6/2026) siang. Peristiwa tersebut melibatkan truk bernomor polisi B 9268 VCO. Benturan keras menyebabkan tiang lampu penerangan jalan roboh hingga menutup sebagian median jalan. Sementara itu, bagian depan […]

  • Pemprov DKI Jakarta menargetkan operasional TPST Bantar Gebang Bekasi kembali normal dalam satu pekan setelah longsor di zona 4A. Penanganan longsoran dan perbaikan infrastruktur sedang dilakukan.

    Pasca Longsor, Pemprov DKI Targetkan Operasional TPST Bantar Gebang Kembali Normal dalam Sepekan

    • calendar_month Rab, 11 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menargetkan operasional di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, dapat kembali berjalan normal dalam waktu sekitar satu pekan. Target tersebut disampaikan setelah terjadinya longsor di area zona timbunan 4A TPST Bantar Gebang yang sempat mengganggu aktivitas pengolahan sampah dari Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep […]

  • Penolakan warga Perumahan Telaga Harapan terhadap rencana pembangunan underpass oleh pengembang Metland Cibitung di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, memasuki babak baru.

    Penolakan Warga Telaga Harapan terhadap Rencana Underpass Metland Cibitung Terus Bergulir 

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Penolakan warga Perumahan Telaga Harapan terhadap rencana pembangunan underpass yang akan dilakukan oleh pengembang Metland Cibitung di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, kini memasuki babak baru. Warga yang tergabung dalam Tim 11 secara resmi menyerahkan dokumen penolakan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, dalam audiensi yang […]

expand_less