Warga Telaga Harapan Cikarang Barat Tolak Underpass Metland, Long March Jadi Bentuk Protes

 Long March Tolak Underpass Jalur Lintas Bawah Metland – Cikarang Barat. /Foto: Istimewa

INFO CIKARANG – Rencana pembangunan jalur lintas bawah (underpass) Metland Cibitung-Cikarang Barat terus menuai penolakan dari warga Perumahan Telaga Harapan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pada Minggu (23/2/2025), ratusan warga turun ke jalan melakukan long march di sekitar perumahan sambil membawa spanduk penolakan.

Warga menilai proyek ini hanya menguntungkan pihak pengembang dan mengancam keamanan serta kenyamanan perumahan. Ketua Tim 11, Singgih, yang mewakili warga, berharap agar suara mereka bisa didengar oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kami ingin pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan aspirasi warga Telaga Harapan. Jangan sampai proyek ini dipaksakan tanpa memperhatikan dampaknya bagi kami,” tegas Singgih.

Kenapa Warga Menolak Underpass Ini?

Rencana pembangunan underpass ini sudah ada sejak 2019, dengan tujuan menghubungkan Perumahan Metland Cibitung ke Jalan Fatahilah, jalur utama Pantura Karawang-Bekasi. Proyek ini juga diklaim akan memberikan akses langsung ke Stasiun KRL Commuter Line Telaga Murni.

Namun, yang jadi masalah adalah underpass ini akan memanfaatkan akses jalan di dalam Perumahan Telaga Harapan, yang selama ini bukan jalur umum. Warga menolak keras karena:

1. Jalan perumahan akan berubah status menjadi jalan umum, berisiko meningkatkan lalu lintas dan kemacetan.
2. Keamanan perumahan terancam, karena akses yang lebih terbuka bagi orang luar.
3. Meningkatnya polusi udara dan kebisingan, mengganggu kenyamanan warga.

Menurut Singgih, saat ini sekitar 4.000 kepala keluarga tinggal di Perumahan Telaga Harapan. Mereka sudah merasa nyaman dengan satu akses keluar-masuk yang ada. Jika underpass dibangun, kondisi ini akan berubah drastis.

“Kalau jalan ini jadi underpass, otomatis jadi jalan umum. Nanti malah rawan, macet, polusi meningkat. Ini yang kami tidak mau,” ujar Singgih.

Warga Pertanyakan Legalitas Proyek

Selain aksi protes, warga juga melakukan investigasi terkait perizinan proyek ini. Hasilnya? Tidak ditemukan adanya izin resmi untuk pembangunan underpass ini.

Singgih bahkan sudah mengecek langsung ke beberapa kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Perkeretaapian.

“Saya sudah coba cek izin proyek ini. Ternyata tidak ada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Kalau tidak ada izin, kenapa proyek ini masih terus berjalan? Kami mendesak pemerintah untuk transparan!” katanya tegas.

Sebelumnya, pada 11 Januari 2025, warga sudah menolak survei lokasi yang dilakukan pihak pengembang. Bahkan sudah ada kesepakatan penolakan yang ditandatangani oleh berbagai pihak, termasuk Pemkab Bekasi dan konsultan proyek. Tapi, warga kecewa karena proyek ini masih terus berjalan seolah aspirasi mereka diabaikan.

“Kami sudah jelas menolak, tapi mereka tetap jalan terus. Ini yang membuat kami terus melakukan aksi protes!” tutup Singgih.

Dengan semakin kuatnya penolakan dari warga, kini bola ada di tangan pemerintah dan pengembang. Apakah proyek ini akan tetap berjalan? Atau pemerintah akhirnya mendengarkan suara warga Telaga Harapan? Kita tunggu kelanjutannya!*