Inflasi Kabupaten Bekasi Melonjak Jelang Akhir 2025, Daya Beli Warga Tertekan

Harga kebutuhan pokok melonjak, tekanan ekonomi menghantui warga Bekasi akhir 2025.

INFO CIKARANG — Menjelang penutupan tahun 2025, tekanan ekonomi justru makin terasa di Kabupaten Bekasi.

Inflasi yang bergerak naik hingga 4,27 persen membuat harga kebutuhan pokok melambung, tepat di saat masyarakat bersiap menyambut Natal dan Tahun Baru 2026.

Kondisi ini menekan daya beli warga, sementara langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah daerah dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Data Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Bekasi menunjukkan, tingkat inflasi tersebut jauh melampaui batas normal 2,5 persen.

Bahkan, Bekasi kini tercatat sebagai salah satu daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat, melampaui sejumlah wilayah penyangga Jakarta seperti Bogor dan Depok.

“Kalau dibandingkan kabupaten lain di Jawa Barat, termasuk wilayah Jabodetabek, kita (Kabupaten Bekasi) termasuk tinggi,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Disdag Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti, dalam keterangannya dikutip Kamis (1/1/2026).

Yang lebih mengkhawatirkan, lonjakan inflasi kali ini tidak menunjukkan perbaikan dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru tahun lalu.

Pola kenaikan harga yang berulang setiap akhir tahun mengindikasikan belum adanya solusi struktural dalam pengendalian harga pangan.

Cabai, Ayam, dan Bawang Jadi Biang Kerok

Disdag mencatat, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga tiga komoditas utama seperti cabai rawit besar, daging ayam potong, dan bawang merah.

Harga cabai merah yang semula berada di kisaran Rp 40.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp 80.000–85.000.

Daging ayam potong bertahan di angka Rp 40.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual di rentang Rp 40.000–50.000 per kilogram.

Ironisnya, harga-harga tersebut diperkirakan belum mencapai puncaknya.

Peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih membayangi, faktor yang kerap menjadi alasan klasik terganggunya pasokan pangan.

“Kita berharap ini sudah puncaknya, tapi memang masih ada potensi naik,” kata Helmi.

Cuaca buruk menjadi pemicu utama terganggunya distribusi bahan pangan.

Kabupaten Bekasi selama ini bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Garut, Sukabumi, hingga Magelang.

Hujan berkepanjangan menyebabkan banyak komoditas rusak sebelum sampai ke pasar.

Akibatnya, pasokan menurun drastis hingga 40 persen. Di Pasar Induk Cibitung, misalnya, kebutuhan cabai yang normalnya mencapai 35–40 ton per hari per jenis, kini hanya sekitar 25 ton yang masuk.

Masalah tak berhenti di situ. Daerah alternatif pemasok seperti Sumatera Barat dan Aceh juga terdampak bencana banjir, sehingga tidak mampu menjadi penyangga pasokan.

“Biasanya kami kerja sama dengan Aceh, tapi sekarang Aceh banjir, Sumatera Barat juga,” ungkap Helmi.

Situasi ini menyingkap kerapuhan sistem ketahanan pangan daerah, yang masih sangat bergantung pada wilayah tertentu tanpa skema cadangan yang memadai.

Sebagai langkah cepat, pemerintah daerah menggelar operasi pasar bersubsidi.

Sebanyak 4.606 paket sembako disalurkan dengan harga tebus Rp 40.000, jauh di bawah nilai aslinya yang mencapai Rp 97.000.

“Harapannya selisih harga itu bisa digunakan masyarakat untuk membeli cabai, ayam, atau komoditas lain yang sedang mahal,” ujar Helmi.

Namun, kebijakan ini kembali menuai kritik. Operasi pasar dinilai hanya bersifat sementara dan terbatas, membantu sebagian kecil warga tanpa mampu menekan harga pasar secara menyeluruh.

Tanpa intervensi serius pada sisi produksi dan distribusi, operasi pasar hanya menjadi peredam gejolak jangka pendek.

Disdag Kabupaten Bekasi mengaku tengah menjajaki kerja sama dengan daerah lain untuk menambah pasokan.

Targetnya pun terbilang minimalis seperti harga tidak harus kembali normal, asalkan turun dari posisi saat ini.