Empat Calon Komisaris Independen BPRS Patriot Bekasi Lolos Seleksi, Isu Tata Kelola kembali Disorot
- account_circle M. Nasrudin
- calendar_month Kam, 11 Des 2025
- comment 0 komentar
Empat calon Komisaris Independen BPRS Patriot Bekasi lolos seleksi administrasi dan masuk tahap uji kelayakan.
INFO CIKARANG — Empat nama calon Komisaris Independen PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi resmi melangkah ke tahap uji kelayakan dan kepatutan setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Namun di balik proses rekrutmen ini, kembali mengemuka sejumlah catatan penting terkait tata kelola, profesionalisme, serta kebutuhan memperkuat peran pengawasan di BUMD perbankan milik Pemerintah Kota Bekasi tersebut.
Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi pada Selasa (9/12/2025), para kandidat yang dinyatakan lolos adalah:
Dewi Mardalela, MM (Direktur Utama Bank Syariah Albarokah),
Kadirullah, SE (Wiraswasta),
Mohamad Tahyar, SPd, MSi (Komisaris PT BPR Serang),
Triyantoro, SE (Pengusaha, mantan Asisten Vice President Bank BTN).
Keempatnya dijadwalkan menjalani fit and proper test pada Kamis (11/12/2025) di Hotel Santika Mega City Bekasi.
Selain itu, masing-masing kandidat diwajibkan mengirimkan paparan visi dan misi paling lambat hari ini.
Seleksi Komisaris: Proses Penting atau Sekadar Formalitas?
Secara normatif, proses seleksi komisaris merupakan bagian dari kewajiban menjaga tata kelola perusahaan daerah agar tetap berada dalam koridor good corporate governance.
Namun, sejumlah pengamat BUMD Bekasi menilai seleksi seperti ini kerap hanya menjadi rutinitas administratif bukan instrumen yang benar-benar menentukan kualitas pengawasan terhadap direksi.
Padahal, posisi komisaris independen, terutama di sektor perbankan syariah, bukan jabatan simbolik.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan tingkat independensi yang tinggi, pemahaman kuat soal manajemen risiko, hingga kemampuan mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah di level BPR sektor yang sensitif terhadap kualitas aset, likuiditas, serta kesehatan portofolio pembiayaan.
“Yang paling penting itu bukan siapa yang lolos, tapi apa mandat pengawasannya. Apakah benar-benar independen atau hanya ‘independen administratif’,” ujar Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi.
- Penulis: M. Nasrudin
Saat ini belum ada komentar