INFO CIKARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi meluncurkan program tegas untuk menangani praktik premanisme yang meresahkan, terutama terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan para investor.
Melalui kebijakan terbaru ini, preman yang mengganggu ketertiban namun tidak terbukti melakukan tindak pidana akan dikirim ke barak militer untuk mengikuti pelatihan bela negara. Sementara mereka yang terbukti melanggar hukum akan tetap diproses secara pidana.
“Kita targetkan program ini bisa mulai berjalan pada bulan Juni,” ujar Dedi melalui unggahan video di akun Instagram resminya, @dedimulyadi71.
Dari Pelajar hingga Preman: Program Barak Militer Diperluas
Kebijakan pelatihan di barak yang sebelumnya hanya diterapkan pada pelajar bermasalah, kini diperluas untuk menyasar kalangan dewasa yang kerap menciptakan keresahan publik, termasuk preman yang sering mengaku sebagai bagian dari ormas (organisasi masyarakat).
Dedi menegaskan bahwa banyak dari mereka bertindak seenaknya, melakukan pemalakan, pungutan liar, bahkan intimidasi terhadap warga dan pelaku usaha kecil.
Langkah ini bukan sekadar penindakan, melainkan pembinaan berbasis disiplin militer, yang diharapkan dapat mengubah mentalitas para pelaku menjadi pribadi yang produktif.
“Mereka nanti akan kita libatkan dalam proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan jalan, irigasi, jembatan, sekolah, hingga rumah rakyat miskin,” jelas Dedi.
Bukan Represif, Tapi Edukatif
Dedi menolak anggapan bahwa kebijakannya bersifat keras. Ia menekankan bahwa pendekatan ini lebih ke arah edukatif dan pemberdayaan sosial. Para peserta pelatihan akan dibina, dilatih, lalu diberikan pekerjaan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa akar dari premanisme sering kali bukan kriminalitas, melainkan pengangguran dan kemalasan.
“Banyak yang tidak mau kerja, tapi ingin cepat dapat uang. Akhirnya nongkrong, minum, dan memalak. Ini yang harus kita ubah dengan pembinaan,” ujar Dedi.*
