Penggeledahan Kantor Ade Koswara Kunang Jadi Alarm Birokrasi, Wali Kota Bekasi Ingatkan Hal Ini
- account_circle T.T
- calendar_month Sab, 20 Des 2025
- comment 0 komentar
Wali Kota Bekasi ingatkan ASN jangan salahgunakan kewenangan.
INFO CIKARANG — Penggeledahan Kantor Bupati Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi peristiwa yang menggema hingga ke wilayah sekitar.
Di tengah sorotan publik terhadap operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, respons tegas datang dari Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan peringatan keras kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan kewenangan, terutama dalam urusan pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
Ia menegaskan bahwa jabatan strategis dalam pemerintahan bukan ruang kompromi bagi pelanggaran tata kelola.
“Saya mengingatkan betul kepada para pemangku jabatan, pelaku pengguna barang dan pengguna anggaran untuk bekerja secara tertib administrasi, tertib secara ekonomi, tertib pembukuan, dan tertib secara fisik,” ujar Tri dalam keterangannya dikutip Sabtu, (20/12/2025).
Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya perhatian publik terhadap OTT KPK di Kabupaten Bekasi yang turut menyeret nama Ade Kuswara Kunang, sesama kader PDI Perjuangan.
Meski tidak menyebut pihak tertentu secara eksplisit, Tri mengakui peristiwa tersebut menjadi cermin evaluasi bersama, khususnya bagi kepala daerah dan jajaran birokrasi.
Menurut Tri, penindakan hukum tidak seharusnya menjadi satu-satunya jalan dalam menjaga integritas pemerintahan.
Ia menilai, pencegahan jauh lebih penting dan harus dilakukan secara sistematis sejak awal.
“Lebih baik hari ini kita mencegah. Upaya-upaya pendampingan terus kita lakukan, baik dengan Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk evaluasi dan saling mengingatkan,” katanya.
Tri juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal.
Salah satu langkah yang terus didorong adalah optimalisasi peran Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan birokrasi.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan menjadi kunci untuk menutup celah-celah rawan korupsi sebelum berubah menjadi persoalan hukum.
Ketika ditanya apakah Kota Bekasi benar-benar bebas dari potensi kasus serupa, Tri memilih bersikap hati-hati.
Ia menekankan pentingnya ikhtiar dan konsistensi dalam menjaga tata kelola pemerintahan.
“Insyaallah kita harus berupaya, jangan sampai kemudian hal ini terjadi,” ujarnya.
- Penulis: T.T
Saat ini belum ada komentar