Pemkab Bekasi Gandeng BBWS Ciliwung-Cisadane, Siapkan Strategi Besar Penanganan Banjir

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menandatangani nota kesepakatan penanganan banjir bersama BBWS Ciliwung-Cisadane di Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat.

INFO CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi memperkuat upaya penanganan banjir melalui kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS) di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Asep Surya Atmaja selaku Plt Bupati Bekasi bersama perwakilan BBWS Ciliwung-Cisadane di Ruang Rapat Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak akan merancang langkah-langkah strategis dalam pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bekasi, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penguatan sistem pengelolaan sumber daya air.

“Ke depan kami bersama BBWS akan merencanakan berbagai upaya penanganan banjir, termasuk pembangunan tanggul di wilayah Muaragembong agar dampak banjir dapat diminimalisir,” ujar Asep.

Bekasi Jadi Titik Hilir Aliran Air

Asep menjelaskan, persoalan banjir di Kabupaten Bekasi dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Selain tingginya curah hujan, wilayah ini juga kerap menerima kiriman air dari daerah hulu.

Di sisi lain, kawasan pesisir utara Kabupaten Bekasi juga kerap mengalami fenomena banjir rob yang semakin memperparah kondisi saat musim hujan.

Menurutnya, posisi geografis Kabupaten Bekasi yang berada di wilayah hilir menjadikan daerah ini sebagai titik berkumpulnya aliran air dari berbagai daerah di sekitarnya.

“Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir sehingga air dari daerah hulu pada akhirnya bermuara di wilayah kita. Ditambah curah hujan tinggi dan banjir rob di kawasan pesisir, kondisi ini membuat potensi banjir semakin besar,” jelasnya.

Penanganan Banjir Harus dari Hulu hingga Hilir

Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. Upaya pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari wilayah hulu hingga hilir melalui kerja sama lintas daerah dan lintas instansi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

“Saya juga sudah menyampaikan kepada pemerintah provinsi agar penanganan banjir tidak hanya dilakukan melalui normalisasi sungai di wilayah hilir, tetapi juga disertai upaya perbaikan di wilayah hulu agar aliran air dapat dikelola dengan lebih baik,” katanya.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Sementara itu, Plt Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan banjir.

Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting agar berbagai program pengendalian banjir dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

“Mudah-mudahan setelah adanya nota kesepakatan ini kita dapat melaksanakan upaya pencegahan banjir dengan baik sesuai rencana yang telah disusun, sehingga ke depan potensi banjir tahunan di Kabupaten Bekasi dapat dikurangi secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kepala perangkat daerah terkait, serta jajaran pimpinan BBWS Ciliwung-Cisadane.