Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Prabowo Harap Papua Ditanam Kelapa Sawit untuk Wujudkan Swasembada Energi

Prabowo Harap Papua Ditanam Kelapa Sawit untuk Wujudkan Swasembada Energi

  • account_circle Kurniawan
  • calendar_month Rab, 17 Des 2025
  • comment 0 komentar

Presiden Prabowo Saat Memberikan Arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara. Foto: Sekretariat Presiden

INFO CIKARANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan harapannya agar Papua segera ditanami kelapa sawit sebagai bagian dari strategi besar mewujudkan swasembada energi di Tanah Papua. Dengan mengoptimalkan potensi lahan dan sumber daya lokal, Presiden Prabowo yakin Papua mampu memproduksi bahan bakar nabati sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan BBM dari luar daerah.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kelapa sawit bukan hanya komoditas ekspor, tetapi juga bisa menjadi solusi energi nasional. Selain kelapa sawit, tanaman seperti tebu dan singkong juga akan dikembangkan untuk menghasilkan etanol, yang nantinya bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, seluruh daerah di Indonesia, termasuk Papua, bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam hal pangan dan energi.

“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara.

Jika rencana ini berhasil diwujudkan, Indonesia diproyeksikan dapat menghemat ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dana yang selama ini dialokasikan untuk subsidi dan impor BBM dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Presiden Prabowo juga menyoroti potensi energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya dan tenaga air yang dapat dikembangkan di Papua.

Pemerintah daerah Papua diharapkan dapat segera menyusun rencana aksi yang konkret, termasuk pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam pengelolaan tanaman energi. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

  • Penulis: Kurniawan

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegawai inti dapur umum Program MBG dipastikan diangkat sebagai PPPK mulai Februari 2026.

    Bos BGN Angkat 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Mulai Februari 2026

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 1 Februari 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, pengangkatan tersebut hanya berlaku bagi pegawai inti yang memiliki […]

  • Retakan tanggul Kalimalang di Desa Margakarya memicu kekhawatiran warga.

    Tanggul Kalimalang Jebol, Warga Margakarya Hidup dalam Bayang-bayang Luapan Air

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Retakan tanggul di aliran Kalimalang, Desa Margakarya, Kecamatan Telukjambe Barat, menjadi sumber kecemasan baru bagi warga. Sejak tanggul jebol beberapa hari terakhir, air terus mengalir tanpa kendali, memaksa masyarakat hidup dalam kondisi siaga, terutama saat hujan turun di wilayah hulu. Debit air Kalimalang masih fluktuatif dan berpotensi kembali meluap. Sejumlah rumah warga […]

  • Banjir merendam wilayah Kabupaten Bekasi, warga mulai mengungsi.

    Banjir di Kabupaten Bekasi: 17 Kecamatan Terdampak, Lebih dari 30 Ribu KK Terimbas

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Kabupaten Bekasi kembali dilanda banjir. Berdasarkan laporan terbaru per 23 Januari 2026 pukul 10.11 WIB, sebanyak 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi terdampak bencana hidrometeorologi tersebut. Data sementara mencatat 51 desa/kelurahan terdampak banjir dengan 15 titik pengungsian yang telah disiapkan untuk warga. Total warga terdampak mencapai 30.649 kepala keluarga (KK), sementara 2.411 […]

  • Sorotan DPRD terhadap arah kebijakan anggaran Kabupaten Bekasi 2026 yang dinilai belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.

    DPRD Kabupaten Bekasi Akan Panggil Pemkab, Anggaran 2026 Dinilai Terlalu Fokus ke TPP di Tengah Kebutuhan Warga

    • calendar_month Rab, 11 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Rencana kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2026 menuai sorotan dari DPRD. Lembaga legislatif daerah itu menilai arah belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan urgensi kebutuhan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan persoalan pembangunan yang masih berjalan lambat. Sorotan utama DPRD tertuju pada kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) […]

  • Kembali dari Liburan, Warga Cikarang Temukan Rumah Dibobol Maling

    Kembali dari Liburan, Warga Cikarang Temukan Rumah Dibobol Maling

    • calendar_month Rab, 1 Jan 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Nasib sial menimpa sebuah keluarga di kawasan Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Rumah mereka menjadi sasaran pencurian saat tengah berlibur ke Jawa. Perhiasan, brankas, hingga dua unit iPhone berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa kejadian ini berlangsung pada Selasa (31/12) sore. […]

  • Ilustrasi layanan BPJS Kesehatan. Tunggakan iuran JKN di Kabupaten Bekasi didominasi kepesertaan PBPU Pemda. (Istimewa)

    Tunggakan JKN Bekasi Didominasi 35 Ribu Peserta PBPU

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Besarnya tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga akhir 2025 tidak terlepas dari tingginya jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2025, kewajiban iuran PBPU Pemda tercatat mencapai Rp235,4 miliar […]

expand_less