Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Daftar Kasus Korupsi di Kementerian Agama, Ada Nama Gus Yaqut

Daftar Kasus Korupsi di Kementerian Agama, Ada Nama Gus Yaqut

  • account_circle T.T
  • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
  • comment 0 komentar
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.

INFO CIKARANG — Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka luka lama dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Kasus ini bukan peristiwa tunggal. Ia menambah daftar panjang Menteri Agama yang tersandung perkara korupsi sejak era Orde Lama hingga masa reformasi.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengungkapkan, hingga 2026 sedikitnya empat Menteri Agama pernah berurusan dengan hukum akibat kasus korupsi.

Menurutnya, pengelolaan dana dan kuota haji yang bernilai sangat besar kerap menjadi ruang rawan penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam tayangan Terus Terang di kanal YouTube pribadinya.

“Sejak Orde Lama sudah ada. Wahib Wahab, kemudian Said Aqil Husin Al Munawar, lalu Suryadharma Ali, dan sekarang Gus Yaqut,” ujar Mahfud, Rabu (21/1/2026).

Mahfud menegaskan, persoalan korupsi haji tidak bisa dianggap sekadar kesalahan administratif.

Haji, menurutnya, adalah ibadah sakral yang melibatkan jutaan umat dan dana publik dalam jumlah sangat besar.

“Ini bukan perkara kecil. Haji itu ibadah yang mulia, massal, dan uangnya besar. Di situ godaannya,” kata Mahfud.

Desakan Penegakan Hukum yang Adil

Mahfud meminta KPK menangani kasus dugaan korupsi kuota haji secara objektif dan transparan, termasuk terhadap Gus Yaqut. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses hukum.

Menurut Mahfud, meski pihak Yaqut mengklaim telah mengembalikan dana sekitar Rp100 miliar dari sejumlah travel haji khusus, hal tersebut tidak otomatis menghapus unsur pidana.

“Pengembalian uang bukan berarti perkara selesai. Pembelaan boleh disampaikan, tapi semuanya harus diuji secara hukum,” tegas Mahfud, yang juga mantan Menko Polhukam.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan total dalam tata kelola haji agar lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Empat Menteri Agama yang Terseret Kasus Korupsi

1. K.H. Muhammad Wahib Wahab
Menjabat Menteri Agama pada era Presiden Soekarno (1959–1962). Ia tercatat pernah dipenjara terkait kasus korupsi keuangan di Departemen Agama. Meski detail perkara minim dokumentasi, Wahib Wahab disebut menjalani hukuman sekitar enam tahun.

2. Said Aqil Husin Al Munawar
Menteri Agama era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004). Terbukti bersalah dalam kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU) dan Dana BPIH. Ia divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Mahkamah Agung.

3. Suryadharma Ali
Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlibat korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji dan Dana Operasional Menteri. Divonis 10 tahun penjara serta pencabutan hak politik. Suryadharma meninggal dunia pada 31 Juli 2025.

4. Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut)
Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024. Mantan staf khususnya, Ishfah Abid Aziz alias Gus Alex, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya diduga menyalahgunakan alokasi 20.000 kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi. Kuota tersebut seharusnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Haji, dengan porsi maksimal 8 persen untuk haji khusus. Namun, dalam praktiknya dibagi rata 50:50 antara haji reguler dan khusus.

KPK menduga pembagian yang menyimpang tersebut membuka ruang aliran dana dari travel haji khusus kepada oknum pejabat Kementerian Agama.

Terbaru, penyidik juga memeriksa Direktur PT Albayt Wisata Universal, Nining Kartiningsih, untuk menelusuri dugaan aliran dana dan keterlibatan pihak swasta.

KPK menegaskan akan mengusut perkara ini hingga tuntas demi memulihkan kerugian negara dan membersihkan tata kelola ibadah haji dari praktik korupsi.

  • Penulis: T.T

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemprov Jawa Barat pastikan PKB tahun 2026 tidak naik.

    Tahun 2026, Dedi Mulyadi Pastikan Pajak Kendaraan di Jawa Barat Tidak Naik

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak mengalami kenaikan pada tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku untuk kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, besaran PKB yang dibayarkan masyarakat pada 2026 tetap sama seperti tahun pajak 2025. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor […]

  • Muhammadiyah dan NU Hadirkan Zendo dan Nujek, Ini Kata Menhub

    Muhammadiyah dan NU Hadirkan Zendo dan Nujek, Ini Kata Menhub

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merespons positif kehadiran dua aplikasi ojek online (ojol) baru, yakni Zendo dan Nujek, yang kini turut meramaikan industri transportasi daring di Indonesia. Menurutnya, persaingan dalam sektor ini merupakan hal yang wajar dan justru membuka lebih banyak peluang bagi konsumen maupun pelaku usaha. “Silakan saja bersaing. Ini kan pasar […]

  • 4 Perusahaan dengan Gaji Tertinggi di Cikarang, Ada yang Sampai Rp20 Juta!

    4 Perusahaan dengan Gaji Tertinggi di Cikarang, Ada yang Sampai Rp20 Juta!

    • calendar_month Sab, 15 Feb 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Cikarang dikenal sebagai kota industri terbesar di Indonesia dengan banyak perusahaan raksasa yang beroperasi di berbagai sektor. Karena itu, banyak pekerja yang tertarik mencari kerja di Cikarang karena gaji yang ditawarkan cukup besar dibanding daerah lain. Nah, kalau kamu sedang mencari pekerjaan dengan gaji tinggi dan peluang karier yang menjanjikan, berikut 4 […]

  • Sopir Angkot vs BisKita: Persaingan Jalur di Pasar Bantargebang Memanas!

    Sopir Angkot vs BisKita: Persaingan Jalur di Pasar Bantargebang Memanas!

    • calendar_month Sel, 14 Jan 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

      INFO CIKARANG – Drama terjadi di kawasan Pasar Bantargebang, Kota Bekasi, Selasa siang (14/01/2024). Belasan sopir angkutan umum menghadang armada Trans Bekasi Patriot (BisKita) yang diduga melintasi jalur operasional angkot mereka. Aksi ini sempat memicu ketegangan hingga hampir terjadi tindakan kekerasan dan perusakan. Menurut laporan warga, para sopir angkot memprotes BisKita yang melintasi jalur […]

  • APBDes Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, mengalami perubahan pada 2026 akibat efisiensi anggaran. Nilai anggaran turun dari Rp6,3 miliar menjadi Rp5,1 miliar usai Musyawarah Desa.

    Anggaran Desa Serang Dipangkas Rp1,5 Miliar, APBDes 2026 Resmi Direvisi Lewat Musdes

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Cikarang Selatan Pemerintah Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, resmi melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Perubahan tersebut diputuskan melalui Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar di aula kantor desa setempat. Dalam Musdes itu terungkap, APBDes Desa Serang mengalami penurunan cukup signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Jika sebelumnya […]

  • Kabupaten Bekasi Tak Aman untuk Perempuan? KOPRI Desak Solusi Nyata!

    Kabupaten Bekasi Tak Aman untuk Perempuan? KOPRI Desak Solusi Nyata!

    • calendar_month Ming, 9 Mar 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Dalam Refleksi Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day ) Pengurus Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Kabupaten Bekasi, menyoroti masih belum maksimalnya Pemerintah Daerah Kab. Bekasi dalam menangani Kekerasan Seksual yang terjadi, Sabtu (08/03/2025). Ketua Kopri Kabupaten Bekasi Siti Aisyah mengatakan, Kekerasan seksual di kabupaten Bekasi masih menjadi isu yang […]

expand_less