10 Ribu Kendaraan ASN Bekasi Nunggak Pajak, Pemkot Keluarkan Teguran Keras
- account_circle Tekad Triyanto
- calendar_month Jum, 12 Des 2025
- comment 0 komentar
Kepatuhan pajak ASN anjlok, Pemkot Bekasi dibuat repot.
INFO CIKARANG — Pemerintah Kota Bekasi kembali dibuat kelimpungan oleh rendahnya kepatuhan pajak para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dari data terbaru Samsat yang diterima Bapenda Kota Bekasi, sedikitnya 10.000 kendaraan atas nama ASN tercatat menunggak pajak.
Kepala Bapenda Kota Bekasi, Solikhin, mengatakan angka itu masih harus dipilah lebih jauh.
“Belum semua terverifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki ASN atau sudah dijual,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Diminta Verifikasi Lewat SAPAWARGA
Untuk merapikan data, seluruh ASN diminta melakukan verifikasi melalui aplikasi SAPAWARGA, termasuk memperbarui status kepemilikan kendaraan.
Bila kendaraan sudah berpindah tangan, pemilik sebelumnya wajib mengajukan pemblokiran agar tidak lagi tercatat sebagai penunggak.
“Kalau kendaraan masih dimiliki ASN, ya harus segera membayar pajaknya,” kata Solikhin.
Larangan Parkir Jadi “Peringatan Halus”
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengeluarkan kebijakan tegas: kendaraan ASN yang menunggak pajak tidak boleh parkir di area gedung Pemkot.
Aturan ini tak hanya sekadar larangan, tetapi dijadikan sinyal kuat agar aparatur mulai menertibkan kewajibannya.
“Keteladanan itu dimulai dari pemerintah. Kalau ASN tidak patuh, bagaimana mau mengajak masyarakat?” tegas Tri pada Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam mendorong pendapatan asli daerah.
Penerimaan yang optimal akan berdampak langsung pada pembangunan dan roda ekonomi Kota Bekasi.
Pemkot Genjot Penerimaan Daerah
Tri menyebut pihaknya sedang “giat-giatnya” menaikkan pemasukan daerah.
Karena itu, langkah pembatasan fasilitas parkir bagi ASN menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak main-main soal kepatuhan pajak.
ASN diharapkan menjadi contoh. Bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga sebagai warga yang patuh aturan dan mendukung pergerakan ekonomi kota.
- Penulis: Tekad Triyanto
Saat ini belum ada komentar