INFO CIKARANG – Baru-baru ini, admin dari akun resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, tanggapan admin tersebut terhadap keluhan warga dinilai terlalu santai dan tidak mencerminkan profesionalisme sebagai pegawai publik.
Peristiwa ini bermula dari unggahan seorang pengguna di platform X (sebelumnya Twitter) dengan nama akun @dinosaeocean. Dalam unggahannya, ia membagikan tangkapan layar percakapannya dengan admin Disdukcapil Kabupaten Bekasi di WhatsApp. Alih-alih mendapatkan jawaban informatif mengenai proses pencetakan KTP, ia justru menerima balasan yang dianggap terlalu santai seperti, “Baik ka, sama-sama ya ka, semoga sehat selalu ka.”
Respons tersebut memicu reaksi dari warganet yang merasa balasan seperti ini kurang pantas untuk akun pemerintahan. Banyak yang berpendapat bahwa admin instansi pemerintah seharusnya memberikan jawaban yang jelas dan profesional, mengingat mereka melayani kebutuhan masyarakat yang serius.
Tidak hanya gaya bahasa yang menjadi sorotan, pengguna juga mengeluhkan sistem pelayanan yang membingungkan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sudah melakukan perekaman dan tanda tangan di kecamatan, ia masih harus menunggu informasi lanjutan melalui WhatsApp tanpa kejelasan mengenai status atau surat keterangan perekaman KTP.
Beberapa warganet menyindir bahwa pelayanan publik seharusnya berjalan profesional karena masyarakat membayar pajak untuk membiayai gaji pegawai negeri. Unggahan tersebut mendapat ribuan respons dari pengguna lain yang memiliki pengalaman serupa, menambah panjang daftar keluhan terhadap pelayanan administrasi di Kabupaten Bekasi.
Bukan Kali Pertama Disdukcapil Dikritik
Ini bukan kali pertama Disdukcapil Kabupaten Bekasi mendapat sorotan. Sebelumnya, banyak warga mengeluhkan lamanya proses pencetakan KTP hingga berbulan-bulan karena alasan keterbatasan blanko. Namun, di tahun 2023, layanan dinilai lebih baik dan respons admin jauh lebih informatif.
Perubahan gaya komunikasi ini memunculkan spekulasi di kalangan warganet. Beberapa menduga telah terjadi pergantian admin media sosial di Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang berdampak pada kualitas tanggapan.
Kejadian ini kembali menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pelayanan publik, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Bagi sebagian warga, layanan seperti ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak yang berdampak pada hak administratif mereka.
Hingga saat ini, pihak Disdukcapil Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait viralnya balasan admin yang dianggap kurang profesional tersebut. Namun, publik berharap adanya perbaikan dalam sistem pelayanan dan komunikasi agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat tanpa kebingungan.*
