INFO CIKARANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2024 baru terserap 73,48 persen hingga akhir November. Dari total Rp7,7 triliun, masih tersisa Rp2 triliun menjelang tutup tahun.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, meminta pemerintah daerah segera memaksimalkan serapan anggaran, terutama di perangkat daerah yang memiliki tugas strategis.
“Kami meminta agar itu (APBD 2024) segera dimaksimalkan oleh seluruh perangkat daerah. Jangan sampai malah Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) membengkak di tahun depan,” katanya di Cikarang, Kamis (5/12).
Fokus pada Peningkatan PAD
Selain serapan anggaran, Ridwan juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi yang baru mencapai 79,57 persen dari target Rp3,2 triliun.
Dia mengatakan bahwa capaian tersebut masih dapat ditingkatkan. Terutama dengan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, Pemkab perlu meningkatkan pelayanan pembayaran pajak agar lebih mudah, cepat, dan tepat.
Sebagai langkah strategis, DPRD Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran pada 2025 untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut pajak serta pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan layanan kepada wajib pajak.
Pemkab Targetkan Penyerapan 90%
Penjabat Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, optimistis serapan APBD Kabupaten Bekasi dapat menembus 90 persen hingga akhir tahun. Menurutnya, akselerasi biasanya terjadi pada pertengahan Desember, terutama setelah vendor-vendor mulai menagih pembayaran untuk kegiatan fisik.
“Serapan masih on progres karena memang biasanya di pertengahan Desember baru akan ada akselerasi. Itu setelah vendor-vendor menagih terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik,” kata Dedy.
Dampak Serapan Anggaran pada Ekonomi Daerah
Percepatan serapan anggaran menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menjelang akhir tahun. DPRD mengingatkan agar anggaran tidak hanya digunakan secara maksimal tetapi juga efisien untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bekasi berharap sinergi antara perangkat daerah, DPRD, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.*
