Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » TPS Ilegal di Kebalen Ditutup, Plt Bupati Bekasi Pasang Garis Polisi dan Perintahkan Pembersihan Total

TPS Ilegal di Kebalen Ditutup, Plt Bupati Bekasi Pasang Garis Polisi dan Perintahkan Pembersihan Total

  • account_circle Tekad Triyanto
  • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
  • comment 0 komentar
TPS ilegal di Kebalen, Bekasi Utara, dipasangi garis polisi setelah dilakukan penutupan oleh Pemkab Bekasi.

TPS ilegal di Kebalen, Bekasi Utara, dipasangi garis polisi setelah dilakukan penutupan oleh Pemkab Bekasi.

INFO CIKARANG – Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di wilayah Kebalen, Kecamatan Bekasi Utara, resmi ditutup setelah dipasangi garis polisi.

Penutupan dilakukan menyusul inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.

Pemasangan police line tersebut bertujuan menghentikan seluruh aktivitas pembuangan sampah liar yang selama ini dikeluhkan warga.

TPS ilegal itu dinilai telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari bau menyengat, serbuan lalat, hingga pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar.

Dalam sidaknya, Plt Bupati Bekasi menegaskan bahwa keberadaan TPS tanpa izin merupakan pelanggaran aturan dan tidak boleh ditoleransi.

Ia memastikan lokasi tersebut ditutup permanen dan tidak lagi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah di sini. Lokasi ini kami tutup, dan kami minta Dinas Lingkungan Hidup segera mengangkut seluruh sampah yang ada,” tegas Plt Bupati Bekasi di hadapan petugas.

DLH Diminta Bersihkan Lokasi dan Perketat Pengawasan

Selain memasang garis polisi, Plt Bupati Bekasi juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan pembersihan menyeluruh di area TPS ilegal tersebut.

Sampah yang menumpuk diminta segera diangkut agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap lingkungan.

Tak hanya itu, DLH juga diperintahkan untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan TPS liar, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kebalen, yang kerap menjadi sasaran pembuangan sampah ilegal.

“Kami tidak ingin setelah ditutup, muncul lagi TPS liar di tempat lain. Pengawasan harus diperketat,” ujar Plt Bupati Bekasi.

Warga: Sudah Lama Dikeluhkan, Baru Sekarang Ditindak

Warga sekitar menyambut baik langkah tegas pemerintah daerah.

Mereka mengaku keberadaan TPS ilegal tersebut sudah lama menjadi keluhan, namun baru kali ini mendapat penanganan serius.

“Sampahnya sudah lama ada, tapi makin parah belakangan ini. Baunya menyengat sekali, apalagi kalau siang hari,” ujar Supri (42), warga Kebalen dikutip Rabu (7/1/2026).

Keluhan serupa disampaikan A (35), warga lainnya. Ia berharap penertiban ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan disertai pengawasan berkelanjutan.

“Kami senang sekarang sudah digaris polisi, tapi harapannya benar-benar dibersihkan dan tidak dipakai lagi. Kalau tidak diawasi, bisa kejadian lagi,” katanya.

Dorongan Solusi Jangka Panjang

Penutupan TPS ilegal di Kebalen dinilai warga sebagai langkah awal yang positif.

Namun mereka juga berharap pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka panjang, seperti penyediaan TPS resmi dan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib dan terkontrol.

Warga menilai, tanpa adanya fasilitas resmi dan pengawasan yang konsisten, praktik pembuangan sampah liar berpotensi kembali terjadi, baik di lokasi yang sama maupun berpindah ke wilayah lain.

Imbauan Pemerintah dan Peran Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bekasi turut mengimbau masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya serta aktif melaporkan apabila menemukan praktik pembuangan sampah ilegal di lingkungan sekitar.

Partisipasi masyarakat dinilai krusial untuk mencegah munculnya kembali TPS liar yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kesehatan publik.

Selain itu, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penertiban dan pengawasan rutin terhadap titik-titik rawan pembuangan sampah liar.

Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tertib, dan sehat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

  • Penulis: Tekad Triyanto

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Waspada! Pencurian Spion Mobil di Babelan Makin Marak

    Waspada! Pencurian Spion Mobil di Babelan Makin Marak

    • calendar_month Sen, 20 Jan 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kasus pencurian spion mobil kembali terjadi di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tepatnya di Perumahan Villa Gading Harapan (VGH), Blok AR 5 No. 9, RT 17 RW 25, Kebalen. Insiden ini terekam kamera CCTV pada Minggu dini hari dan menambah keresahan warga sekitar. Dalam rekaman CCTV, terlihat empat pelaku yang berboncengan menggunakan […]

  • Puluhan penyidik KPK lakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bekasi.

    KPK Geledah Kantor Ade Kuswara Kunang Terkait Dugaan Korupsi Proyek APBD

    • calendar_month Sen, 22 Des 2025
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Puluhan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (22/12/2025). Operasi ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait proyek APBD Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, serta ayahnya, HM Kunang, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami. Penggeledahan dilakukan untuk […]

  • Petugas Satlantas Polres Metro Bekasi melakukan pengecekan kondisi jalan berlubang di jalur mudik wilayah Kabupaten Bekasi.

    Banyaknya Jalan Rusak di Kabupaten Bekasi, Penyelenggara Bisa Dipidana Jika Dibiarkan

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Menjelang musim mudik Lebaran, potensi kecelakaan lalu lintas kerap meningkat. Selain faktor manusia, kondisi infrastruktur jalan rusak menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Bekasi. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi telah menginventarisasi seluruh titik jalan rusak di wilayah hukum Kabupaten Bekasi menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat. Penyelenggara jalan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, […]

  • Ilustrasi aktivitas pengelolaan sampah di TPA Cikolotok, tempat pembuangan akhir milik Pemkab Purwakarta yang ketinggian gunungan sampahnya dijaga untuk mencegah potensi longsor.

    Antisipasi Longsor seperti Bantar Gebang, DLH Purwakarta Pangkas Tinggi Gunungan Sampah

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Purwakarta mulai mengambil langkah antisipasi untuk mencegah potensi longsor sampah seperti yang terjadi di TPST Bantar Gebang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menata ulang ketinggian gunungan sampah di TPA Cikolotok agar tetap berada dalam batas aman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Erlan Diansyah, memastikan kondisi tempat pembuangan akhir […]

  • Bupati Bekasi Gaspol di 100 Hari Pertama, Ini Program Prioritasnya!

    Bupati Bekasi Gaspol di 100 Hari Pertama, Ini Program Prioritasnya!

    • calendar_month Sab, 1 Mar 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang & Asep Surya Atmaja, langsung tancap gas dengan program prioritas 100 hari kerja. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bekasi, mereka menegaskan bahwa program ini sudah disinkronkan dengan perangkat daerah dan kecamatan. Salah satu kebijakan menarik yang langsung mencuri perhatian adalah pemberian insentif bagi […]

  • Dedi Mulyadi pastikan pembangunan Jabar tetap berjalan di 2026.

    Dedi Mulyadi Optimis Pembangunan Jawa Barat 2026 Tetap Berjalan Meski Anggaran Defisit

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2026 tetap akan berjalan meski pemerintah provinsi menghadapi defisit anggaran. Dedi mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tertekan akibat tingginya beban utang serta menurunnya pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penurunan tersebut dipicu oleh perlambatan […]

expand_less