Bangun Kawasan Perbatasan Terintegrasi, Wabup Bekasi Suarakan Harmoni Pembangunan

Pemkab Bekasi Suarakan Harmoni Pembangunan/Foto: Pemkab Bekasi

INFO CIKARANG – Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri kegiatan Borderline Economic Summit 2025 yang mengusung tema “Harmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan”, bertempat di Pullman Bogor Regency, Kabupaten Bogor, pada Rabu (3/12/2025). Pertemuan ini diikuti 12 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sebagai Keynote Speaker dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Asep menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menyatukan arah pembangunan antarwilayah perbatasan, khususnya daerah-daerah yang menjadi penyangga DKI Jakarta. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah merupakan kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta memperkuat pengelolaan kawasan metropolitan yang saling terhubung. Ia menekankan bahwa pertemuan ini membuka wawasan mengenai potensi dan rencana pembangunan setiap daerah sehingga perencanaan dapat diselaraskan sejak awal, mengingat adanya berbagai kebutuhan dan program infrastruktur yang berada dalam satu kawasan strategis dan membutuhkan pendekatan bersama.

Asep juga menyoroti pentingnya konsolidasi perencanaan pembangunan yang dilakukan lebih awal agar dapat terakomodasi dalam siklus anggaran masing-masing daerah. Menurutnya, wilayah-wilayah penyangga Jakarta berada dalam satu ekosistem pembangunan yang memerlukan integrasi kebijakan agar hasilnya lebih maksimal. Ia berharap forum ini dapat memperluas ruang kolaborasi, termasuk dalam pengembangan jalan antardaerah, sinergi pengelolaan sampah dan lingkungan, pemanfaatan aset pemerintah, hingga penguatan ekonomi lokal, sehingga mampu menjadi pendorong besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya forum ini dalam mendorong laju perekonomian daerah. Ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk membangun, memberdayakan, dan memberikan pelayanan publik agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Melalui Borderline Economic Summit, ia berharap daerah-daerah dapat saling berkonsolidasi dan menerapkan kebijakan yang akurat berbasis data sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Penandatanganan Protokol Bogor 2025, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara 12 Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah perbatasan. Penandatanganan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi kerja sama lintas wilayah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas, serta mengoptimalkan pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi.*