Example 160x600
Example 160x600
Example 160x600

Banjir Tak Kunjung Usai di Jalan Imam Bonjol Cikarang Barat, Warga Desak Audit Lingkungan

INFO CIKARANG – Keluhan disampaikan oleh warga di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, lantaran kini wilayah mereka secara rutin disambangi banjir setiap kali hujan turun, terutama di Jalan Imam Bonjol. Keluhan ini disampaikan sejumlah warga yang menilai bahwa banjir bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan dipicu oleh perubahan tata guna lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Salah satu warga Desa Sukadanau, Eko Djatmiko, menyebutkan bahwa banjir mulai sering terjadi sejak perluasan kawasan industri oleh PT GRP, yang sebelumnya dikenal sebagai PT GRR. “Dulu lokasi ini merupakan rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan. Setelah berubah menjadi pabrik baja, banjir makin sering terjadi,” ujarnya, Senin (10/6).

Eko meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau ulang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) milik perusahaan tersebut. Ia juga mendorong dilakukannya audit lingkungan secara menyeluruh dan terbuka, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Ini bukan hanya soal hujan, tapi tentang bagaimana kegiatan industri memengaruhi ekosistem. Apakah kegiatan mereka sudah sesuai dengan kaidah lingkungan atau belum?” tambah Eko, yang juga menjabat Ketua Komunitas Save Kali Cikarang.

Warga lainnya, Muhammad Iqbal, menambahkan bahwa keluhan serupa telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, namun hingga kini belum ada perbaikan signifikan. “Sejak 2014 hingga 2025, Jalan Imam Bonjol tetap langganan banjir. Pengguna jalan terganggu, warga dirugikan, dan motor sering mogok,” katanya.

Iqbal menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tetapi juga menyangkut kerugian ekonomi dan sosial yang ditanggung masyarakat. Ia meminta semua pemangku kepentingan, dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait, segera bertindak dan mencari solusi permanen.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *