Bupati Bekasi Dukung Sekolah Rakyat, Ini Kata Ade Kuswara Kunang

Ilustrasi Sekolah Rakyat. /Foto: Istimewa

INFO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menunjukkan komitmen penuh terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Sosial. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, termasuk di Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa Pemkab Bekasi siap memfasilitasi pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa beban biaya.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Kabupaten Bekasi yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Semua anak berhak mendapat pendidikan berkualitas,” ujar Ade Kuswara saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).

Ade Kuswara memandang Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk menekan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi. Program ini juga selaras dengan visi daerah lima tahun ke depan, yaitu Bangkit, Maju, dan Sejahtera.

Ia menjelaskan, seluruh kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari biaya pendidikan, asrama, seragam, hingga kebutuhan sehari-hari akan disediakan secara gratis. Program ini memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang tercatat dalam basis data pemerintah.

“Semua fasilitas di Sekolah Rakyat gratis. Program ini difokuskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” tegas Ade Kuswara.

Target 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat. Setiap kabupaten atau kota akan memiliki satu sekolah yang rencananya mulai beroperasi pada tahun 2025.

“Satu Sekolah Rakyat akan dibangun di setiap kabupaten atau kota di Jawa Barat. Program ini akan dimulai tahun ini sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” jelas Saifullah.

Ia juga meminta kepala daerah untuk mengusulkan aset atau lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memandang Sekolah Rakyat sebagai solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan berbasis budaya.

“Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga budaya. Karena itu, kita perlu revolusi pendidikan yang menyentuh akar masalah, dan Sekolah Rakyat menjadi langkah konkret ke arah tersebut,” ujar Dedi.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi anak-anak di Kabupaten Bekasi yang tertinggal dalam pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Dukungan penuh dari Pemkab Bekasi menjadi kunci keberhasilan program ini agar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih dari sekadar pendidikan gratis, program ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bekasi secara menyeluruh.*