INFO CIKARANG – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengambil sikap tegas terhadap praktik komersialisasi di sekolah. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadi tempat berdagang, termasuk menjual buku LKS, seragam, hingga mengadakan kegiatan berbayar seperti studi tour.
Dalam unggahan di akun TikTok-nya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa penjualan LKS dan seragam di sekolah harus dihentikan. Ia juga melarang sekolah membuat kegiatan yang melibatkan pungutan biaya dari siswa.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sekolah di Jawa Barat tidak diizinkan untuk menjual buku LKS hingga seragam. Termasuk juga kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan-pungutan pada siswa.
Menurutnya, pungutan di sekolah sering menimbulkan kecurigaan dan bahkan bisa membebani guru secara psikologis.
Fokus pada Kebutuhan Sekolah, Bukan Bisnis
Sebagai solusi, Dedi Mulyadi berkomitmen mengalokasikan anggaran bantuan provinsi untuk kebutuhan sekolah yang lebih penting.
“Anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain,” tegasnya.
Akhir dari Studi Tour Berbayar?
Kegiatan seperti studi tour yang memungut biaya dari siswa juga menjadi sorotan. Banyak orang tua mengeluhkan pungutan ini karena tidak semua siswa mampu membayar. Dedi Mulyadi berharap, dengan aturan ini, pendidikan di Jawa Barat bisa lebih inklusif dan tidak memberatkan orang tua.*
