Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Mulai 2 Januari 2026, Menghina Teman dengan Sebutan ‘Anjing’ Bisa Didenda hingga Rp10 Juta

Mulai 2 Januari 2026, Menghina Teman dengan Sebutan ‘Anjing’ Bisa Didenda hingga Rp10 Juta

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sab, 27 Des 2025
  • comment 0 komentar
Mulai 2 Januari 2026, makian bernuansa penghinaan berpotensi berujung pidana.

Mulai 2 Januari 2026, makian bernuansa penghinaan berpotensi berujung pidana.

INFO CIKARANG — Kebiasaan memaki atau menghina seseorang dengan sebutan nama binatang seperti “anjing” atau “babi” berpotensi berbuntut panjang secara hukum.

Mulai 2 Januari 2026, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana denda hingga Rp10 juta seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar SH., MH., menjelaskan bahwa memaki seseorang dengan sebutan binatang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP.

“Penghinaan ringan itu mencakup perbuatan menghina secara lisan, tulisan, maupun perbuatan, termasuk menyebut seseorang dengan nama binatang yang bermakna merendahkan martabat,” ujar Abdul Fickar.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr. Muchamad Iksan SH., MH.

Ia menegaskan bahwa dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, penghinaan ringan diancam pidana penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp10 juta.

Namun demikian, Muchamad Iksan menekankan bahwa penghinaan ringan merupakan delik aduan.

Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila korban secara langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Tidak otomatis diproses. Harus ada laporan dari korban dan dilengkapi alat bukti, seperti rekaman suara, tangkapan layar percakapan, atau keterangan saksi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berucap, baik dalam percakapan langsung maupun di media sosial.

Pasalnya, konteks bercanda sekalipun dapat dipermasalahkan secara hukum apabila pihak yang dihina merasa dirugikan dan mengajukan laporan.

Pemberlakuan KUHP baru ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk menjaga etika berkomunikasi dan menghormati martabat orang lain, terutama di ruang publik dan digital yang jejaknya mudah terdokumentasi.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Damin Sada

    Tanggap Aksi Warga Pati di Jakarta, Bang Damin Sada: Silakan Asal Jaga Keamanan, Tidak Ada Hak Menghalangi

    • calendar_month Sab, 22 Agu 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Tokoh masyarakat Betawi asal Bekasi, Damin Sada atau yang akrab disapa Bang Damin Sada, memberikan respons terbuka terkait rencana aksi penyampaian aspirasi oleh warga Pati di Jakarta, sekaligus menanggapi video penolakan dari oknum yang mengatasnamakan masyarakat Betawi. Pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai “Betawi Tulen” ini menegaskan bahwa DKI Jakarta merupakan ruang publik […]

  • Libur Nataru di Bekasi: Tiga Jalan Ini Diprediksi Macet, Waspada!

    Libur Nataru di Bekasi: Tiga Jalan Ini Diprediksi Macet, Waspada!

    • calendar_month Sab, 14 Des 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 diprediksi akan membawa lonjakan volume kendaraan di Kota Bekasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, menyebutkan bahwa tiga ruas jalan utama berpotensi mengalami kemacetan, yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Pekayon, dan Jalan Raya Cut Meutia. Penyebab Kemacetan dan Antisipasi dari Dishub Ketiga ruas […]

  • Cari Kerja di Cikarang? Ini Dia Perusahaan yang Bikin Kaya dengan Gaji Besar

    Cari Kerja di Cikarang? Ini Dia Perusahaan yang Bikin Kaya dengan Gaji Besar

    • calendar_month Rab, 25 Des 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Cikarang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dan menjadi rumah bagi berbagai perusahaan besar dari dalam maupun luar negeri. Tidak heran, daerah ini menjadi magnet bagi pencari kerja yang ingin mengincar gaji tinggi dan karir menjanjikan. Kalau kamu sedang berburu pekerjaan dengan penghasilan yang besar, berikut adalah daftar perusahaan […]

  • Indonesia Resmi Mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, Era Internet Super Cepat Dimulai!

    Indonesia Resmi Mengadopsi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, Era Internet Super Cepat Dimulai!

    • calendar_month Sel, 11 Feb 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 1Komentar

    INFO CIKARANG – Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 yang akhirnya diresmikan secara resmi dengan beroperasi pada spektrum 6 GHz menjadi penanda dimulainya era baru Indonesia dalam teknologi nirkabel. Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dan Indonesia Technology Alliance, sebuah organisasi yang menaungi berbagai pelaku industri teknologi di Tanah Air. […]

  • Banjir Tak Kunjung Usai di Jalan Imam Bonjol Cikarang Barat, Warga Desak Audit Lingkungan

    Banjir Tak Kunjung Usai di Jalan Imam Bonjol Cikarang Barat, Warga Desak Audit Lingkungan

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Keluhan disampaikan oleh warga di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, lantaran kini wilayah mereka secara rutin disambangi banjir setiap kali hujan turun, terutama di Jalan Imam Bonjol. Keluhan ini disampaikan sejumlah warga yang menilai bahwa banjir bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan dipicu oleh perubahan tata guna lahan yang […]

  • Batal 6 Februari, Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa akan Diundur, Ini Alasannya

    Batal 6 Februari, Pelantikan Kepala Daerah Non-Sengketa akan Diundur, Ini Alasannya

    • calendar_month Jum, 31 Jan 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang semula dijadwalkan pada 6 Februari 2025 resmi ditunda. Keputusan ini diambil oleh pemerintah setelah mempertimbangkan putusan sela dari MK yang berkaitan dengan sengketa hasil pilkada. Kenapa Pelantikan Ditunda? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa penundaan ini […]

expand_less