INFO CIKARANG – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (ABBM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis, 25 September 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia.
Kabupaten Bekasi dengan lebih dari 50 zona industri menjadi saksi akumulasi ketidakpuasan buruh terhadap sistem ketenagakerjaan yang dianggap tidak berpihak pada pekerja. Tingginya konsentrasi industri di wilayah ini menjadikan isu ketenagakerjaan sangat krusial dan berdampak langsung pada jutaan pekerja dan keluarganya.
Massa buruh mulai berdatangan sejak pagi hari, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka menggelar orasi secara tertib di depan kantor pemkab, menyampaikan aspirasi dengan disiplin dan tertib di bawah pengawalan ketat petugas keamanan.
Dari pantauan tim InfoCikarang.id, ada lima tuntutan utama yang dibawa ABBM dan dianggap mendesak untuk perbaikan kesejahteraan buruh:
Kenaikan Upah yang Signifikan
Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 sebesar 15 persen. Tuntutan ini merespons meningkatnya biaya hidup dan inflasi yang terus menggerus daya beli pekerja.
Regulasi Perlindungan Pekerja
ABBM mendesak pembuatan Peraturan Bupati yang mengatur sistem pemagangan dan outsourcing. Perbup ini dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja lokal dari praktik eksploitasi, seperti upah rendah dan ketiadaan jaminan sosial.
Kemudahan Akses Keadilan
Buruh menuntut pendirian kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi. Keberadaan PHI lokal akan mempercepat penyelesaian sengketa ketenagakerjaan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang.
Jaminan Kesehatan Universal
Massa aksi menuntut pengembalian program Universal Health Coverage Kartu Indonesia Sehat (UHC KIS PBI) yang sempat terputus. Selain itu, mereka juga meminta penerapan Universal Citizen Job (UCJ) untuk melindungi pekerja non-formal.
Realokasi Anggaran yang Adil
Salah satu tuntutan paling kontroversial adalah permintaan pengalihan tunjangan DPRD dan ASN ke program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk pekerja non-formal. Tuntutan ini mencerminkan keinginan akan redistribusi anggaran yang lebih pro-rakyat.
