INFO CIKARANG – Penolakan yang diberikan Indonesia terhadap peluang untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel kembali menuai dukungan, termasuk dari salah satu organisasi besar keagamaan, yaitu Muhammadiyah. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang menyatakan bahwa posisi Indonesia sudah sangat jelas: selama penjajahan terhadap Palestina masih berlangsung, maka pembukaan hubungan resmi dengan Israel belum bisa dilakukan.
Penegasan ini dinilai sejalan dengan prinsip dasar bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Menurut Anwar, satu-satunya jalan bagi Israel untuk membuka pintu diplomasi dengan Indonesia adalah dengan mengakhiri pendudukan atas wilayah Palestina dan memberikan hak kemerdekaan sepenuhnya kepada rakyat Palestina.
Tidak hanya berhenti di situ, Anwar juga menyampaikan bahwa pengakuan atas kemerdekaan Palestina harus dibarengi dengan pertanggungjawaban Israel atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan, termasuk tindakan yang dikategorikan sebagai genosida.
Sikap ini dilontarkan setelah adanya pernyataan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/5). Ditegaskan oleh Prabowo bahwa hubungan dengan Israel siap dibuka Indonesia apabila Palestina dinyatakan sebagai negara merdeka.
Dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara atau Two-State Solution sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan permanen di kawasan Timur Tengah.
Selain itu, ditekankan juga oleh Prabowo bahwa selain kemerdekaan Palestina, pengakuan atas kedaulatan Israel sebagai negara pun menjadi bagian dari solusi yang seimbang serta adil.*
