Silpa Rp422 Miliar di APBD Bekasi 2025, Uang Mengendap Saat Pelayanan Publik Tertahan
- account_circle T.T
- calendar_month Rab, 31 Des 2025
- comment 0 komentar
Rp422 miliar Silpa APBD kabupaten Bekasi 2025, anggaran ada, serapan dipertanyakan.
INFO CIKARANG — Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Bekasi 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp422 miliar kembali menyorot wajah lama pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran tersedia dalam jumlah besar, tetapi tak seluruhnya mampu diterjemahkan menjadi layanan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Silpa bukan sekadar angka sisa di akhir tahun anggaran. Ia menandakan adanya jarak antara perencanaan dan pelaksanaan.
Ketika kebutuhan publik terus berjalan bahkan mendesak, sebagian anggaran justru tertahan dan baru bernafas setelah tahun berganti.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, membenarkan potensi Silpa tersebut.
Ia menyampaikan bahwa sisa anggaran 2025 telah diperhitungkan dalam APBD 2026 yang totalnya mencapai Rp7,7 triliun, dengan porsi sekitar Rp422 miliar berasal dari Silpa.
“Silpa itu sudah masuk APBD 2026 sebesar Rp7,7 triliun. Di dalamnya ada Silpa sekitar Rp422 miliaran,” ujar Asep, dikutip Rabu (31/12/2025).
Pemerintah daerah menyebut kendala administratif di akhir tahun sebagai penyebab utama.
Sejumlah kegiatan disebut telah selesai secara fisik, namun proses pencairan anggaran belum seluruhnya tuntas.
Penjelasan ini kembali mengemuka, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Persoalannya, keterlambatan administrasi tidak bisa terus ditempatkan sebagai alasan teknis semata.
Dalam tata kelola anggaran publik, administrasi adalah bagian dari perencanaan.
Ketika hambatan serupa berulang, maka yang dipertanyakan bukan hanya prosedur, tetapi juga efektivitas manajemen anggaran secara keseluruhan.
Data serapan anggaran memperlihatkan persoalan tersebut. Hingga mendekati akhir tahun, realisasi APBD Kabupaten Bekasi masih berada di kisaran 80 persen.
Upaya mengejar serapan hingga 90 persen memang dilakukan, namun capaian numerik tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas belanja.
Silpa yang besar pada akhirnya memunculkan ironi. Di satu sisi, anggaran daerah terlihat aman dan mencukupi.
Di sisi lain, sebagian program harus menunggu tahun berikutnya untuk benar-benar berjalan. Bagi masyarakat, ini berarti manfaat yang tertunda.
Tanpa evaluasi menyeluruh, Silpa berpotensi terus menjadi pola tahunan. Bukan lagi sebagai pengecualian, melainkan kebiasaan.
- Penulis: T.T
Saat ini belum ada komentar