Tren Baru Buruh Bakal Konvoi Motor Untuk Demo, Said Iqbal Ungkap Alasannya

Ribuan buruh Jabar bakal konvoi motor menuju Istana dan DPR RI, 8 Januari 2026.

INFO CIKARANG – Aksi demonstrasi buruh kembali menjadi sorotan publik. Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dipastikan akan kembali menggelar unjuk rasa di Jakarta dengan cara yang terbilang berbeda.

Mereka memilih melakukan konvoi menggunakan sepeda motor menuju Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Rencana aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 8 Januari 2026.

Massa buruh diperkirakan datang dari sejumlah kawasan industri utama di Jawa Barat, mulai dari Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, hingga wilayah Pantura dan Priangan Timur.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, membenarkan rencana tersebut dalam konferensi pers.

Ia menyebut, pola konvoi sepeda motor bukan sekadar simbol perlawanan, melainkan bentuk adaptasi buruh terhadap kondisi ekonomi yang semakin menekan.

“Pada 8 Januari 2026, ribuan buruh dari Jawa Barat akan bergabung dengan buruh DKI Jakarta untuk kembali menggelar aksi di Istana Negara atau DPR RI. Mereka akan datang menggunakan sepeda motor,” ujar Said Iqbal.

Menurutnya, buruh berasal dari berbagai daerah, di antaranya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Majalengka, Tasikmalaya, Banjar, hingga Cirebon.

Luasnya sebaran peserta menunjukkan bahwa persoalan upah masih menjadi kegelisahan bersama buruh lintas wilayah.

Said Iqbal menjelaskan, alasan utama buruh kembali memilih sepeda motor sebagai sarana menuju lokasi aksi adalah tingginya biaya sewa bus pariwisata.

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, buruh menilai opsi tersebut tidak lagi terjangkau.

“Kenapa kembali memakai sepeda motor? Karena mereka patungan dan membayar sendiri. Kalau sewa bus, biayanya jauh lebih mahal, sementara kebutuhan hidup naik, tapi upah masih murah,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan tersebut mencerminkan realitas ekonomi buruh saat ini.

Meski harus menempuh perjalanan jauh dengan kendaraan pribadi, buruh tetap memilih turun ke jalan demi memperjuangkan hak mereka.

Adapun tuntutan buruh dalam aksi mendatang tidak jauh berbeda dengan aksi yang digelar pada 29–30 Desember 2025 lalu.

Fokus utama masih berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 yang dinilai belum memenuhi harapan buruh.

“Perjuangan buruh terkait UMP-UMSP Jakarta 2026 dan UMSK di sejumlah daerah Jawa Barat masih akan terus berlanjut,” ujar Said Iqbal.

Khusus untuk DKI Jakarta, buruh mendesak Gubernur Pramono Anung agar merevisi besaran UMP 2026 sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diperkirakan mencapai Rp5,89 juta.

Buruh juga meminta agar UMSP Jakarta 2026 ditetapkan minimal 5 persen di atas KHL.

“Para buruh berharap UMP Jakarta 2026 bisa mencapai 100 persen KHL agar daya beli meningkat dan tidak tertinggal jauh dari daerah industri seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang,” jelasnya.

Sementara itu, terkait UMSK di Jawa Barat, Said Iqbal turut menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ia menilai revisi UMSK di 19 kabupaten/kota justru semakin merugikan buruh.

“UMSK di 19 wilayah Jawa Barat memang sudah direvisi, tetapi hasilnya makin hancur dan merugikan buruh. Kami meminta agar revisi dilakukan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota,” tegasnya.

Aksi konvoi buruh ini diprediksi kembali menarik perhatian publik, sekaligus menjadi penanda bahwa persoalan pengupahan masih menjadi isu krusial di tengah tekanan ekonomi dan naiknya biaya hidup.