Musrenbang Kabupaten Bekasi Sepi Kepala Desa, Diduga Imbas Kekecewaan Realisasi Program
- account_circle Tekad Triyanto
- calendar_month 2 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Suasana Musrenbang Kabupaten Bekasi untuk RKPD 2027 di Cikarang Pusat yang dihadiri terbatas kepala desa.
INFO CIKARANG — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bekasi untuk penyusunan RKPD 2027 jadi sorotan.
Pasalnya, dari ratusan desa yang ada, hanya sebagian kecil kepala desa yang terlihat hadir.
Dari total 179 desa di 23 kecamatan, kehadiran kepala desa dalam forum tersebut terbilang minim.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal efektivitas Musrenbang sebagai wadah penyerapan aspirasi pembangunan.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menduga absennya para kepala desa berkaitan dengan kekecewaan terhadap usulan pembangunan yang tak kunjung terealisasi.
“Ke depan, saya ingin Musrenbang ini bukan hanya seremonial. Jangan sampai Musrenbang diadakan, tapi pembangunannya tidak ada,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia juga mengaku khawatir ketidakhadiran itu menjadi sinyal bahwa desa merasa kurang diperhatikan dalam program pembangunan daerah.
Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Bekasi berencana menetapkan prioritas pembangunan di setiap desa.
Setidaknya, akan ada empat hingga lima titik pembangunan yang difokuskan di masing-masing desa.
“Kita akan mulai dari titik-titik prioritas, lalu dilanjutkan ke desa dengan jumlah penduduk padat dan wilayah luas,” kata Asep.
Di sisi lain, persoalan anggaran juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah tak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membuka peluang pendanaan dari provinsi, pusat, hingga kerja sama dengan kawasan industri melalui program CSR.
Namun, suara berbeda datang dari para kepala desa. Kepala Desa Burangkeng, Nemin, menyebut ketidakhadiran itu juga dipicu persoalan klasik seperti realisasi program yang tak sesuai harapan.
“Ngusulin lima program, yang jadi paling satu. Kadang sepuluh usulan, gak ada yang terealisasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keterlambatan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2025 yang hingga kini belum sepenuhnya diterima desa.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung ke keuangan desa, bahkan sampai menghambat pembayaran kegiatan dan honor perangkat.
“Banyak desa sekarang lagi pusing. Kegiatan sudah jalan, tapi dananya belum turun,” katanya.
- Penulis: Tekad Triyanto
Saat ini belum ada komentar