Banyak Warga Kabupaten Bekasi Enggan Sebut Gaji Saat Sensus Ekonomi 2026, Takut Bansos Dicabut hingga Dikaitkan Pajak
- account_circle Admin
- calendar_month Sel, 30 Jun 2026
- comment 0 komentar
Petugas BPS melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bekasi. Sebagian warga disebut masih enggan memberikan data karena khawatir kehilangan bantuan sosial dan dikaitkan dengan pajak.
INFO CIKARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi mengungkap masih banyak warga yang enggan memberikan data secara lengkap saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Salah satu pertanyaan yang paling sering dihindari responden adalah mengenai besaran penghasilan atau gaji.
Dalam pelaksanaan sensus kali ini, sekitar 2.400 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha dan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
Namun di lapangan, petugas masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat.
Penyebabnya beragam, mulai dari kekhawatiran kehilangan bantuan sosial (bansos) hingga anggapan bahwa data sensus akan digunakan sebagai dasar penarikan pajak.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama, mengakui penolakan responden masih menjadi kendala utama selama proses pendataan berlangsung.
“Banyak yang menolak karena takut desilnya turun. Mereka punya kendaraan bermotor, tapi khawatir kalau didata nanti tidak lagi mendapat bantuan, sehingga ada yang menyembunyikan aset,” ujar Rengga, Senin (30/6/2026).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang beranggapan pendataan ekonomi akan memengaruhi status kesejahteraan mereka dalam basis data pemerintah. Akibatnya, sebagian responden memilih tidak memberikan informasi secara terbuka.
Selain persoalan bansos, petugas juga menemukan adanya kekhawatiran bahwa data kepemilikan aset akan digunakan sebagai dasar penambahan pajak.
Menanggapi hal tersebut, Rengga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan penetapan maupun penambahan pajak.
“Bukan berarti asetnya banyak lalu pajaknya bertambah karena sensus. Pajak itu memang sudah menjadi kewajiban sesuai kepemilikan aset,” jelasnya.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar