INFO CIKARANG – Ratusan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi damai bertajuk Senin Hitam pada Senin, 20 Januari 2025. Aksi ini dipicu oleh pemecatan salah satu pegawai Ditjen Dikti, Neni Herlina, yang dinilai tidak sesuai prosedur. Dalam video yang beredar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, terlihat meninggalkan lokasi dan masuk ke mobil saat para pegawai menyuarakan protes mereka.
Akar Masalah: Pemecatan yang Diduga Sepihak
Neni Herlina, yang sebelumnya menjabat sebagai Prahum Ahli Muda & Pj. Rumah Tangga, mengaku diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Ia menyebut pemecatannya terjadi secara mendadak pada Jumat, 17 Januari 2025. Dalam aksinya, Neni menuturkan bahwa ia diusir dari ruangannya oleh Menteri Satryo dengan nada tinggi.
“Saya diminta keluar dan membawa semua barang saya. Hingga sekarang, saya belum tahu alasan pasti di balik pemecatan ini,” ujar Neni. Ia menduga persoalan ini bermula dari pengadaan meja di ruang kerja menteri, yang akhirnya menyeretnya ke masalah yang lebih besar.
Para pegawai yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti berkumpul di pelataran Gedung D, Kemendiktisaintek. Mereka membentangkan spanduk dengan tulisan seperti “Kami ASN, Dibayar oleh Negara, Bekerja untuk Negara, Bukan Babu Keluarga” dan “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”
Selain itu, karangan bunga bernada kecewa berjejer di sekitar lokasi aksi. Para pegawai menyerukan perlawanan atas tindakan yang dianggap mencederai profesionalitas institusi tersebut.
Ketua Paguyuban, Suwitno, menyatakan bahwa pemecatan ini terjadi akibat kesalahpahaman terkait tugas Neni. Namun, ia menegaskan pentingnya prosedur yang jelas dalam menangani permasalahan pegawai agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
Neni sendiri berharap kejadian serupa tidak menimpa pegawai lainnya di masa depan. “Saya ingin kejelasan. Saya juga berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk semua pihak,” tuturnya.
Aksi Senin Hitam menjadi peringatan bahwa perlakuan terhadap pegawai harus sesuai dengan prosedur dan prinsip keadilan. Institusi pemerintahan perlu menjunjung tinggi transparansi dan profesionalitas demi menjaga integritas serta kepercayaan pegawai terhadap lembaga.*
