Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Komisi III DPR Desak OJK Hapus Aturan Debt Collector Usai Rentetan Kekerasan Penagihan Utang

Komisi III DPR Desak OJK Hapus Aturan Debt Collector Usai Rentetan Kekerasan Penagihan Utang

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jum, 19 Des 2025
  • comment 0 komentar
Komisi III DPR minta OJK cabut aturan debt collector

Komisi III DPR minta OJK cabut aturan debt collector.

INFO CIKARANG – Komisi III DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut aturan yang memperbolehkan penagihan utang melalui pihak ketiga atau debt collector.

Desakan ini muncul setelah kembali terjadinya praktik penagihan utang yang berujung pada tindak pidana, bahkan menelan korban jiwa.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, yang berujung kematian, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti insiden penagihan disertai ancaman dan intimidasi di Jalan Juanda, Depok, Sabtu (13/12/2025).

“Ini sudah kejadian kedua. Saya minta OJK menghapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga,” kata Abdullah dalam keterangannya

Aturan Dinilai Tak Efektif dan Bermasalah

Abdullah menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme penagihan utang melalui pihak ketiga terbukti tidak efektif di lapangan.

Menurutnya, keberadaan aturan tersebut justru membuka celah terjadinya kekerasan, intimidasi, hingga tindakan kriminal terhadap konsumen.

Ia pun mempertanyakan dasar hukum OJK dalam menerbitkan regulasi tersebut.

Abdullah merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang, menurutnya, tidak memberikan mandat eksplisit kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang.

“Mengacu pada UU Jaminan Fidusia, penagihan utang itu melekat pada kreditur, bukan pihak ketiga. Tidak ada mandat langsung untuk debt collector,” ujarnya.

OJK Diminta Bertanggung Jawab

Dalam kondisi tata kelola penagihan utang yang dinilai krisis, Abdullah menegaskan OJK tidak bisa hanya sebatas menerbitkan regulasi tanpa pengawasan ketat dan mitigasi risiko yang memadai.

“OJK adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi harus memastikan tidak ada pelanggaran dan potensi tindak pidana,” tegasnya.

Ia mendesak agar mekanisme penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada pelaku usaha jasa keuangan, tanpa melibatkan pihak ketiga.

“Kembalikan penagihan utang kepada kreditur. Perbaiki tata kelola penagihan dengan aturan yang mengutamakan perlindungan konsumen, tanpa celah kekerasan dan kejahatan,” kata Abdullah yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI.

Minta Penindakan Tegas

Selain mendesak OJK, Abdullah juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang masih menggunakan jasa debt collector dengan cara-cara melanggar hukum.

“Periksa dan investigasi perusahaan terkait. Jika terbukti melanggar, beri sanksi tegas, baik etik maupun pidana,” ujarnya.

Polisi Soroti Praktik Penarikan Paksa

Sebelumnya, kepolisian juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap praktik penarikan kendaraan oleh debt collector.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut banyak cara penagihan yang keliru dan berpotensi melanggar hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus pengeroyokan yang menewaskan dua debt collector oleh enam anggota Yanma Mabes Polri di Kalibata, Jakarta Selatan.

“Selama ini memang ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata elang atau debt collector,” kata Budi, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, pihak ketiga seharusnya mengedepankan pendekatan administratif dan persuasif, bukan tindakan pemaksaan di jalan.

“Bukan dengan memberhentikan atau mengambil kendaraan secara paksa di jalan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Putusan MK Sudah Tegas

Sebagai catatan, Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2020 telah menegaskan larangan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK menyatakan kreditur maupun pihak yang diberi kuasa tidak boleh mengeksekusi jaminan secara sepihak.

Eksekusi, menurut MK, hanya dapat dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, bukan dengan cara-cara intimidatif atau kekerasan. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

MK juga menegaskan kewajiban debitur membayar cicilan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan teror, ancaman, kekerasan, ataupun penghinaan terhadap martabat manusia.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tukang Jahit Dibunuh di Cikarang, Pelaku Ditangkap di Rumah Kerabat

    Tukang Jahit Dibunuh di Cikarang, Pelaku Ditangkap di Rumah Kerabat

    • calendar_month Ming, 22 Des 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Polisi berhasil menangkap pria berinisial I (40), pelaku pembunuhan terhadap tukang jahit bernama Qodir (40) di Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelaku ditangkap pada Jumat (20/12/2024) malam di rumah kerabatnya di wilayah Kabupaten Bekasi, setelah sempat melarikan diri dan berpindah-pindah tempat tinggal. “Pelaku (pembunuhan tukang jahit) ini berhasil kita tangkap dan sekarang […]

  • Modus Baru Begal Berkedok Pocong Bikin Resah Warga Cikarang, Empat Pelaku Diduga Beraksi Saat Jalan Sepi

    Modus Baru Begal Berkedok Pocong Bikin Resah Warga Cikarang, Empat Pelaku Diduga Beraksi Saat Jalan Sepi

    • calendar_month Sen, 25 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Warga Cikarang dibuat resah dengan munculnya dugaan modus pembegalan berkedok pocong yang terjadi di kawasan jalan sepi pada malam hari. Peristiwa tersebut ramai dibicarakan setelah video dan kesaksian korban beredar di media sosial. Berdasarkan keterangan salah seorang warga yang berada di lokasi, kejadian itu terjadi saat dirinya bersama seorang temannya hendak mencari […]

  • Sejumlah pasien RSUD Kabupaten Bekasi dievakuasi setelah asap tebal memenuhi Gedung E1, Minggu (27/9/2026).

    Kebakaran RSUD Kabupaten Bekasi, Asap Tebal Kepung Ruang ICU dan Enam Pasien Dievakuasi

    • calendar_month Ming, 27 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Suasana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, Cibitung, mendadak panik pada Minggu (27/9/2026). Asap tebal memenuhi Gedung E1 setelah terjadi kebakaran di area panel listrik lantai dua. Gedung tersebut berada di kompleks RSUD Kabupaten Bekasi, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung. Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari ruang Intensive […]

  • Warga diimbau menyiapkan tempat penampungan air sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau 2026.

    Ada Potensi Kekeringan, Warga Kabupaten Bekasi Diminta Siapkan Cadangan Air Sejak Sekarang

    • calendar_month Sel, 16 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026 yang diprediksi berpotensi menimbulkan gangguan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Salah satu langkah yang dianjurkan adalah menyiapkan tempat penampungan air di rumah masing-masing, terutama bagi warga yang tinggal di daerah yang selama ini kerap terdampak kekeringan saat kemarau […]

  • Kapolres Metro Bekasi bersama Forkopimda Kabupaten Bekasi meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Tambun menjelang Idul Fitri 2026.

    Kapolres Metro Bekasi dan Forkopimda Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Tambun Jelang Idul Fitri 2026

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Idul Fitri 2026, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi melakukan pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok di Pasar Tambun, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja dan dihadiri […]

  • Di balik rapi dan dinginnya minimarket, buruh justru dipaksa nombok.

    Realita Pekerja Buruh Ritel yang Dipaksa Nombok, Risiko Usaha Dialihkan ke Pekerja

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Di balik rak yang tertata rapi dan pendingin ruangan minimarket maupun supermarket, ada praktik kerja yang luput dari perhatian publik seperti buruh yang bekerja justru harus nombok. Barang hilang disuruh mengganti, target penjualan tak tercapai dipaksa membeli sendiri. Upah yang seharusnya menjadi hak pekerja perlahan terkikis oleh sistem kerja yang timpang. Ini […]

expand_less