KDM Instruksikan Transparansi Anggaran hingga Desa, Warga Jabar Diminta Ikut Mengawasi

KDM minta anggaran pemerintah dibuka transparan hingga tingkat desa.

INFO CIKARANG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk membuka penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.

Kebijakan ini mencakup seluruh jenis belanja pemerintah, termasuk dana desa, yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan segera diterbitkan dan ditujukan kepada bupati dan wali kota, camat, kepala desa, serta lurah di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari video Instagram resminya, Selasa (6/1/2026).

Dalam surat edaran tersebut, KDM menegaskan kewajiban seluruh tingkatan pemerintahan untuk mengumumkan anggaran belanja secara terbuka melalui berbagai platform media sosial.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya, agar diketahui publik secara terbuka,” ujar Dedi.

Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret Pemprov Jawa Barat dalam mendorong pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif.

Dengan keterbukaan anggaran, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam mengawasi penggunaan uang negara.

Tak hanya soal anggaran, Dedi Mulyadi juga mewajibkan setiap instansi pemerintah menyampaikan laporan capaian kinerja secara rutin setiap bulan. Laporan tersebut harus dipublikasikan agar dapat diakses dan dinilai langsung oleh masyarakat.

“Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu,” terangnya.

Menurut Dedi, keterbukaan kinerja ini penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana program pemerintah benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh bekerja secara tertutup, apalagi menggunakan anggaran publik tanpa pengawasan warga.

Kebijakan ini sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh aparatur pemerintahan di Jawa Barat untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Dengan pengumuman anggaran dan laporan kinerja yang rutin, ruang penyalahgunaan wewenang diharapkan semakin sempit.

Masyarakat pun diimbau untuk memanfaatkan keterbukaan informasi ini sebagai sarana kontrol sosial.

Partisipasi publik dinilai sangat penting agar transparansi tidak hanya berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi benar-benar berdampak pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.