Pelayanan Dikeluhkan, Keuangan Tertekan, Peneliti Nilai Tirta Bhagasasi Hadapi Krisis Tata Kelola dan Kinerja

Ilustrasi. Perumda Tirta Bhagasasi menjadi sorotan setelah muncul berbagai keluhan pelayanan air bersih dan hasil kajian yang menilai perusahaan menghadapi tekanan pada aspek keuangan maupun tata kelola.

INFO CIKARANG – Kondisi Perumda Tirta Bhagasasi kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai keluhan pelanggan terkait kualitas pelayanan air bersih yang dinilai menurun. Di saat bersamaan, hasil kajian dari lembaga penelitian turut menyoroti kondisi keuangan perusahaan yang disebut mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial dipenuhi laporan masyarakat mengenai distribusi air yang kerap terhenti, debit air yang kecil, hingga air yang mengalir dalam kondisi keruh. Meski musim kemarau turut memengaruhi ketersediaan air baku, sebagian pelanggan menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan sistem distribusi dan pengelolaan jaringan.

Selain aspek pelayanan, data keuangan perusahaan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada 2021, Perumda Tirta Bhagasasi tercatat memiliki aset sekitar Rp750 miliar, total kewajiban sebesar Rp240 miliar, serta membukukan laba sekitar Rp30 miliar.

Memasuki 2024, nilai aset meningkat menjadi sekitar Rp960 miliar. Namun, peningkatan tersebut diikuti kenaikan utang menjadi sekitar Rp420 miliar. Pada periode yang sama, laba perusahaan dilaporkan turun menjadi sekitar Rp9 miliar.

Memasuki 2025, aset perusahaan tercatat menurun menjadi sekitar Rp940 miliar. Di sisi lain, total kewajiban kembali meningkat hingga sekitar Rp440 miliar, sementara laba perusahaan menyusut menjadi sekitar Rp1 miliar.

Berdasarkan data tersebut, Peneliti Independent Human Institute (IHI), Ramdhan Ghozali, menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya tekanan terhadap kinerja perusahaan. Menurutnya, peningkatan aset yang tidak diiringi pertumbuhan keuntungan menunjukkan belum optimalnya produktivitas aset yang dimiliki.

Ia juga menyoroti tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang disebut telah melampaui 50 persen. Menurutnya, kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ketentuan Minimum Off Take dalam kerja sama penyediaan air curah, dugaan sambungan pelanggan ilegal, serta lambannya penanganan kebocoran jaringan distribusi.

Selain itu, Ramdhan menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah persoalan yang menurut hasil kajian IHI turut memengaruhi kondisi perusahaan, mulai dari aspek tata kelola, pengawasan internal, hingga dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam keterangannya, ia mengibaratkan kondisi Perumda Tirta Bhagasasi saat ini seperti pasien yang memerlukan penanganan menyeluruh agar dapat kembali sehat.

> “KPM harus bertindak cepat sebagai dokter spesialis yang mampu mendiagnosis akar persoalan dan mengambil langkah pembenahan secara menyeluruh. Perumda juga harus terbuka terhadap seluruh persoalan yang dihadapi agar solusi yang diterapkan benar-benar tepat sasaran,” ujar Ramdhan, Senin (3/8/2026).

Ramdhan menilai pembenahan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan jangka pendek, melainkan harus menyentuh aspek tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan, pengendalian kehilangan air, hingga penguatan fungsi pengawasan.

Ia juga menyinggung penetapan tiga mantan pejabat Perumda Tirta Bhagasasi sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam perkara dugaan korupsi proyek sambungan pelanggan baru yang disebut merugikan keuangan negara sekitar Rp4,5 miliar pada periode 2024–2025.

Menurut Ramdhan, hasil penelitian yang dilakukan IHI telah disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Pihaknya juga berencana menyampaikan kajian tersebut kepada unsur Forkopimda dan DPRD Kabupaten Bekasi sebagai bahan masukan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari jajaran Direksi Perumda Tirta Bhagasasi terkait sejumlah penilaian, dugaan, maupun kritik yang disampaikan oleh peneliti IHI.