INFO CIKARANG – Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam demonstrasi nasional pada Agustus 2025.
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi kekerasan selama aksi protes yang terjadi di berbagai daerah. Ia menegaskan, aparat penegak hukum, termasuk militer, wajib mematuhi hukum dan standar internasional terkait penggunaan kekuatan dan senjata api.
“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di tanah air dalam konteks demonstrasi nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menangani kekhawatiran publik. Pihak berwenang harus menjunjung hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi,”ujar Shamdasani dalam keterangannya, Senin (1/9/2025) malam.
Selain menyoroti tindakan aparat, PBB juga menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam meliput jalannya demonstrasi. Shamdasani mengingatkan bahwa media harus diberi ruang untuk bekerja secara independen tanpa ancaman atau intimidasi.
“Kebebasan pers menjadi elemen kunci agar publik memperoleh informasi akurat mengenai situasi di lapangan, sekaligus memastikan proses pertanggungjawaban berjalan transparan,” tambahnya.
Gelombang protes yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 dipicu oleh kekecewaan publik terhadap kebijakan DPR terkait kenaikan tunjangan dan gaji anggota parlemen. Namun, aksi tersebut kemudian berkembang menjadi kemarahan luas terhadap aparat kepolisian setelah terjadi bentrokan keras di sekitar Gedung DPR.
Kerusuhan meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online turun ke jalan menuntut transparansi kebijakan pemerintah dan mengutuk tindakan represif aparat.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil pun mendukung desakan PBB agar investigasi dilakukan secara terbuka, independen, dan akuntabel guna memastikan keadilan bagi para korban serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.
