Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » UMP DKI Jakarta Disoal Said Iqbal, Pramono Anung Langsung Buka Suara

UMP DKI Jakarta Disoal Said Iqbal, Pramono Anung Langsung Buka Suara

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
  • comment 0 komentar
Said Iqbal menyoroti ketimpangan UMP Jakarta yang dinilai kalah dari upah buruh Karawang.

Said Iqbal menyoroti ketimpangan UMP Jakarta yang dinilai kalah dari upah buruh Karawang.

INFO CIKARANG – Polemik Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mencuat setelah Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menyebut upah buruh di ibu kota kalah dibandingkan upah pekerja pabrik di Karawang, Jawa Barat.

Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Pramono menegaskan bahwa besaran UMP DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Ia menyebut, penetapan UMP dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku serta melalui perhitungan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi secara menyeluruh.

“UMP DKI Jakarta itu yang paling tinggi se-Indonesia. Proses penetapannya juga sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Pramono Anung.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi tidak bisa menetapkan upah secara sepihak tanpa memperhitungkan kemampuan dunia usaha.

Menurut Pramono, kebijakan upah harus dijaga agar tidak justru berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan.

“Kami harus menjaga keseimbangan. Kalau naiknya tidak realistis, justru bisa berdampak pada penangguhan UMP oleh perusahaan dan berisiko ke tenaga kerja itu sendiri,” lanjutnya.

Sebelumnya, Said Iqbal menyampaikan bahwa rendahnya upah buruh, khususnya di Jakarta, dinilai bertolak belakang dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.

Ia menilai, daya beli buruh menjadi faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Menanggapi hal itu, Pramono menekankan bahwa Pemprov DKI tetap membuka ruang dialog dengan serikat pekerja.

Ia berharap pembahasan soal upah dapat dilakukan secara rasional dan berlandaskan data, agar kepentingan buruh dan pengusaha sama-sama terlindungi.

Polemik UMP ini kembali menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan tuntutan kesejahteraan buruh dengan stabilitas ekonomi dan iklim investasi.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Antrean LPG 3 Kg di Tangsel Makan Korban, Menteri ESDM Minta Maaf

    Antrean LPG 3 Kg di Tangsel Makan Korban, Menteri ESDM Minta Maaf

    • calendar_month Sel, 4 Feb 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Antrean panjang LPG 3 kg bersubsidi di Tangerang Selatan (Tangsel) memakan korban jiwa. Seorang warga Pamulang Barat, Yonih (62), meninggal dunia diduga karena kelelahan usai mengantre gas. Merespons kejadian ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. “Kami pemerintah pertama-tama memohon maaf kalau ini […]

  • Kontroversi Eksekusi Lahan di Tambun: Ada Putusan Hilang, KY Bertindak!

    Kontroversi Eksekusi Lahan di Tambun: Ada Putusan Hilang, KY Bertindak!

    • calendar_month Kam, 13 Feb 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Komisi Yudisial (KY) mulai mengusut dugaan salah eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang di Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini menuai kontroversi karena diduga ada ketidaksesuaian antara titik eksekusi dengan denah sengketa yang telah ditetapkan. Menurut Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, […]

  • Cinta Terlarang di Koridor Kekuasaan: Antara Tanggung Jawab dan Hasrat

    Cinta Terlarang di Koridor Kekuasaan: Antara Tanggung Jawab dan Hasrat

    • calendar_month Sen, 21 Jul 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Bau tak sedap tercium dari tubuh birokrasi Kabupaten Bekasi. Sebuah skandal yang mengguncang melibatkan oknum petinggi BUMD dan seorang legislator perempuan DPRD. Keduanya dikabarkan tertangkap tangan di sebuah hotel di Yogyakarta — bukan untuk urusan kedinasan, melainkan untuk kepentingan pribadi yang disebut-sebut terkait hubungan gelap. Informasi ini tak datang dari sumber sembarangan. […]

  • Mobil Pick Up Bawa Sejumlah Pocong Bikin Heboh, Netizen: Kalau Bisa Naik Mobil Ngapain Loncat

    Mobil Pick Up Bawa Sejumlah Pocong Bikin Heboh, Netizen: Kalau Bisa Naik Mobil Ngapain Loncat

    • calendar_month Sab, 10 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Sebuah video yang memperlihatkan mobil pick up membawa sejumlah pocong mendadak menarik perhatian warganet. Video tersebut memperlihatkan beberapa sosok yang tampak mengenakan kain putih khas pocong berada di bagian belakang mobil. Video itu diunggah oleh akun Threads @nindyaemil pada Minggu (11/10/2026). Dalam unggahannya, pengunggah turut melontarkan komentar bernada jenaka terkait keberadaan sejumlah […]

  • Peluang Besar Warga Bekasi Miliki Rumah Impian Tanpa Jatuh ke Rentenir

    Peluang Besar Warga Bekasi Miliki Rumah Impian Tanpa Jatuh ke Rentenir

    • calendar_month Ming, 23 Nov 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Warga Kabupaten Bekasi kini punya peluang emas untuk menggapai rumah idaman tanpa harus terjebak dalam jeratan rentenir atau pinjaman online (pinjol) yang membunuh. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam kesempatannya melakukan sosialisasi mengenai Kredit Program Perumahan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan KUR Perumaahan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Pemkab […]

  • Ilustrasi aktivitas guru di kelas, terkait pembahasan Raperda Perlindungan Guru di Kabupaten Bekasi yang segera disahkan menjadi Perda.

    Raperda Perlindungan Guru Bekasi Disetujui, PGRI Desak Segera Disahkan Jadi Perda

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bekasi resmi disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Langkah ini mendapat respons positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi yang mendesak agar regulasi tersebut segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). PGRI Tekankan Urgensi Perlindungan Guru Ketua PGRI Kabupaten Bekasi, […]

expand_less