Anggaran Terbatas, Normalisasi Sungai di Kabupaten Bekasi Tertahan Meski Banjir Berulang

Program normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi terhambat keterbatasan anggaran dan belum jadi prioritas daerah.

INFO CIKARANG — Upaya penanganan banjir di Kabupaten Bekasi kembali menghadapi hambatan serius.

Program normalisasi sungai yang dinilai krusial untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah kecamatan, belum bisa dijalankan maksimal akibat keterbatasan anggaran dan belum masuk daftar prioritas pembangunan daerah.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengakui percepatan normalisasi sungai hanya bisa dilakukan jika terjadi pergeseran skema anggaran.

Saat ini, sebagian besar proyek fisik baru dijadwalkan mulai berjalan pada triwulan ketiga tahun anggaran.

“Perlu ada pergeseran anggaran agar normalisasi sungai bisa dipercepat. Laporannya sudah kami sampaikan kepada Pak Plt Bupati Bekasi,” ujar Henri dalam keterangannya dikutip Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan kajian awal dinas teknis, terdapat dua sungai utama yang menjadi penyumbang terbesar banjir di Kabupaten Bekasi, yakni Sungai Ciherang dan Sungai Cikarang–Bekasi–Laut (CBL).

Debit air yang tinggi ditambah sedimentasi membuat kedua sungai tersebut kerap meluap saat curah hujan meningkat.

Secara kewenangan, pengelolaan dua sungai besar itu berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menjalin kerja sama dengan BBWS agar proses penanganan dapat dilakukan secara kolaboratif.

“Polanya hampir sama seperti pembangunan Bendungan BSH-0. BBWS memberikan rekomendasi teknis, lalu pelaksanaannya dilakukan bersama Pemkab Bekasi. Arahan pimpinan memang meminta agar normalisasi ini disegerakan,” jelas Henri.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK, Agung Mulya, menyebut hasil kajian teknis pascabanjir menunjukkan daya tampung Sungai Ciherang dan CBL sudah jauh dari memadai, terutama di kawasan hilir yang kini padat permukiman.

Menurutnya, pertumbuhan perumahan di sepanjang bantaran sungai memperparah kondisi aliran air.

Akibatnya, sejumlah wilayah seperti Sukawangi, Tambun Utara, hingga Babelan menjadi daerah yang paling sering terdampak banjir.

“Sungai CBL sudah tidak memungkinkan menampung limpasan air permukiman. Normalisasi diperlukan untuk memperlancar aliran. Sungai Ciherang juga berpotensi meluap, sehingga perlu normalisasi sekaligus peninggian tanggul,” kata Agung.

Namun keterbatasan fiskal membuat penanganan banjir harus dilakukan secara selektif.

Dari total rencana kegiatan, sekitar 20 program normalisasi sungai terpaksa ditiadakan akibat pemangkasan anggaran.

“Anggaran kami dipangkas sekitar 30 persen dibanding tahun lalu. Karena itu, normalisasi hanya difokuskan pada titik-titik paling kritis seperti CBL dan Ciherang,” ujarnya.

Di sisi lain, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja telah mengajukan dukungan pendanaan ke pemerintah provinsi dan pusat, khususnya untuk penanganan banjir dan perbaikan tanggul.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 16 titik tanggul jebol dan rawan yang membutuhkan penanganan segera.

Asep menegaskan, perbaikan tanggul tidak bisa dilakukan secara parsial. Penanganan harus dirancang menyeluruh dan berkelanjutan, mengingat peran vital tanggul dalam melindungi wilayah hilir dari banjir tahunan.

Dari sisi pembiayaan, penanganan akan ditempuh melalui skema kolaborasi lintas pemerintah, mulai dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, hingga dukungan teknis dan anggaran dari BBWS.

“Dengan sinergi anggaran ini, kami berharap penanganan tanggul dan normalisasi sungai bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tandasnya.