Pemkab Bekasi Tegaskan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, Ratusan Ribu Anak Sudah Terjangkau
- account_circle Tekad Triyanto
- calendar_month 32 menit yang lalu
- comment 0 komentar
Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menghadiri Festival Aspirasi DPR RI bertema “Dari Dapur ke Masa Depan” di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat.
INFO CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Festival Aspirasi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bertema Dari Dapur ke Masa Depan yang digelar di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat.
Dukungan pemerintah daerah disampaikan melalui sambutan Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin.
Menurut Endin, pemenuhan gizi yang dimulai dari rumah tangga dan dapur menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan unggul.
“Tema yang diusung mencerminkan pentingnya peran pemenuhan gizi sebagai dasar membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan unggul,” ujarnya dikutip Selasa, (22/4/2026).
Berdasarkan data per 19 April 2026, program makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi telah menjangkau 453.594 anak dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Selain itu, program tersebut juga menyasar 10.370 ibu hamil dan 19.891 ibu menyusui sebagai bagian dari intervensi pada seribu hari pertama kehidupan.
Dari sisi infrastruktur layanan, saat ini telah terbentuk 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 23 kecamatan dan 90 desa. Namun, baru 92 dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan kejadian luar biasa akibat keracunan makanan dari pelaksanaan program tersebut.
Pemkab Bekasi juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari belum meratanya sertifikasi dapur layanan, efisiensi distribusi bahan baku, hingga pengelolaan limbah makanan yang dinilai perlu ditingkatkan.
“Kami memandang perlu percepatan penyusunan payung hukum terkait tata kelola dan rantai pasok pangan agar program ini berjalan lebih terintegrasi,” kata Endin.
Ke depan, pemerintah daerah mendorong keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan BUMDes dalam rantai pasok pangan agar manfaat program turut dirasakan oleh ekosistem ekonomi lokal.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus BAM DPR RI, H. Obon Tabroni, menyebut forum ini penting sebagai ruang menyerap aspirasi masyarakat untuk perbaikan program ke depan.
“Forum ini penting untuk menampung saran dan kritik guna perbaikan program ke depan,” ujarnya.
- Penulis: Tekad Triyanto
Saat ini belum ada komentar