Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Bangun Kawasan Perbatasan Terintegrasi, Wabup Bekasi Suarakan Harmoni Pembangunan

Bangun Kawasan Perbatasan Terintegrasi, Wabup Bekasi Suarakan Harmoni Pembangunan

  • account_circle Info Cikarang
  • calendar_month Kam, 4 Des 2025
  • comment 0 komentar

Pemkab Bekasi Suarakan Harmoni Pembangunan/Foto: Pemkab Bekasi

INFO CIKARANG – Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri kegiatan Borderline Economic Summit 2025 yang mengusung tema “Harmonisasi Perencanaan dan Implementasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan”, bertempat di Pullman Bogor Regency, Kabupaten Bogor, pada Rabu (3/12/2025). Pertemuan ini diikuti 12 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sebagai Keynote Speaker dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Asep menyampaikan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menyatukan arah pembangunan antarwilayah perbatasan, khususnya daerah-daerah yang menjadi penyangga DKI Jakarta. Menurutnya, kolaborasi lintas daerah merupakan kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta memperkuat pengelolaan kawasan metropolitan yang saling terhubung. Ia menekankan bahwa pertemuan ini membuka wawasan mengenai potensi dan rencana pembangunan setiap daerah sehingga perencanaan dapat diselaraskan sejak awal, mengingat adanya berbagai kebutuhan dan program infrastruktur yang berada dalam satu kawasan strategis dan membutuhkan pendekatan bersama.

Asep juga menyoroti pentingnya konsolidasi perencanaan pembangunan yang dilakukan lebih awal agar dapat terakomodasi dalam siklus anggaran masing-masing daerah. Menurutnya, wilayah-wilayah penyangga Jakarta berada dalam satu ekosistem pembangunan yang memerlukan integrasi kebijakan agar hasilnya lebih maksimal. Ia berharap forum ini dapat memperluas ruang kolaborasi, termasuk dalam pengembangan jalan antardaerah, sinergi pengelolaan sampah dan lingkungan, pemanfaatan aset pemerintah, hingga penguatan ekonomi lokal, sehingga mampu menjadi pendorong besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan pentingnya forum ini dalam mendorong laju perekonomian daerah. Ia menyatakan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk membangun, memberdayakan, dan memberikan pelayanan publik agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Melalui Borderline Economic Summit, ia berharap daerah-daerah dapat saling berkonsolidasi dan menerapkan kebijakan yang akurat berbasis data sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Penandatanganan Protokol Bogor 2025, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara 12 Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah perbatasan. Penandatanganan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi kerja sama lintas wilayah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperlancar konektivitas, serta mengoptimalkan pengelolaan kawasan perbatasan secara terintegrasi.*

  • Penulis: Info Cikarang

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puskesmas Sukadami di Kecamatan Cikarang Selatan hingga kini belum mampu menyediakan layanan PONED dan pelayanan kesehatan 24 jam. Keterbatasan sarana prasarana dan tenaga medis menjadi kendala utama terealisasinya layanan darurat ibu dan bayi.

    Fasilitas Terbatas, Puskesmas Sukadami Cikarang Selatan Belum Layani PONED 24 Jam

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2026
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Hingga kini, Puskesmas Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, belum dapat memberikan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) atau pelayanan kesehatan 24 jam. Keterbatasan fasilitas gedung serta tenaga medis menjadi faktor utama belum terealisasinya layanan tersebut. Kepala Puskesmas Sukadami, dr. Adi Pranaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan pembangunan gedung baru kepada Pemerintah Kabupaten […]

  • Sebelum gugatan cerai, Atalia Praratya bagikan momen kebersamaan.

    Unggahan Lama Atalia Kembali Disorot Usai Gugatan Cerai Ridwan Kamil

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Sebelum resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil, Atalia Praratya sempat membagikan momen kebersamaan yang memperlihatkan kehangatan hubungan rumah tangga mereka. Unggahan tersebut kini kembali menjadi sorotan publik setelah kabar gugatan cerai mencuat. Momen itu dibagikan Atalia melalui akun Instagram pribadinya pada 29 Juni 2025. Dalam unggahan berbentuk video tersebut, Ridwan Kamil […]

  • Bapenda Kabupaten Bekasi menginstruksikan jajarannya turun ke lapangan guna mengoptimalkan potensi pajak daerah dan mempercepat pencapaian target Rp3,8 triliun pada 2026.

    Kejar Target Pajak Rp3,8 Triliun, Bapenda Kabupaten Bekasi Turun Langsung Lakukan Pendataan Lapangan

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Kabupaten Bekasi) menginstruksikan seluruh jajarannya untuk turun langsung ke lapangan guna mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah pada 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan pencapaian target pajak daerah yang ditetapkan sebesar Rp3,8 triliun. Pendekatan berbasis pendataan faktual dinilai penting agar penerimaan tidak hanya bergantung pada laporan administratif […]

  • KSPI soroti revisi UMSK 2026 yang dinilai merugikan buruh di Jawa Barat.

    Nilai Revisi UMSK Jabar Rugikan Buruh, KSPI Siap Gugat Kebijakan Dedi Mulyadi ke PTUN

    • calendar_month Sab, 3 Jan 2026
    • account_circle Tekad Triyanto
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat justru semakin merugikan buruh. Kebijakan yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut revisi UMSK di […]

  • Apresiasi Program Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Pj Bupati Bekasi Menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Sekolah Terbaik.

    Apresiasi Program Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Pj Bupati Bekasi Menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Sekolah Terbaik.

    • calendar_month Sab, 24 Agu 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    Bekasi – Pj Kabupaten  Bekasi menyerahkan Piagam penghargaan kepada sekolah terbaik dalam lingkup Se-kabupaten Bekasi pada program Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M). Penghargaan itu diserahkan dalam acara malam resepsi hari jadi Kab.Bekasi Ke-74, di Plaza pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jumat (23/08/2024). Pj Bupati, Dr. H. Dedy Supriadi, MM. Menjelaskan beberapa penghargaan itu diberikan ke sekolah-sekolah dengan […]

  • Warga Pilar Desak BPN Kabupaten Bekasi Satset Brantas Mafia Tanah

    Warga Pilar Desak BPN Kabupaten Bekasi Satset Brantas Mafia Tanah

    • calendar_month Kam, 3 Okt 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    Kabupaten Bekasi – Forum Warga Pilar Tertindas (Fowapti) mengultimatum BPN Kabupaten Bekasi jangan bermain mata dengan mafia tanah. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fowapti Maskuri pada Kamis (03/10/2024). Hal tersebut disebabkan ketika pihaknya tidak puas atas penjelasan yang dikeluarkan BPN Kabupaten Bekasi pada Senin 30 September 2024 kemarin, padahal warga kesana atas perintah surat dari […]

expand_less