INFO CIKARANG – Puluhan orang tak dikenal memaksa masuk ke kantor DPRD Kota Bekasi di Kecamatan Bekasi Timur pada Selasa (25/3/2025). Aksi ini berujung ricuh hingga menyebabkan kerusakan fasilitas dan vandalisme di ruang sidang paripurna.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat massa berhasil menerobos masuk ke ruang sidang. Mereka berdiri di meja rapat paripurna, tempat para anggota dewan biasanya mengadakan rapat resmi. Beberapa tembok dan kursi di dalam ruangan tampak dicoret-coret menggunakan pilox dengan tulisan yang menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI.
“Tolak UU TNI, Tolak,” demikian salah satu coretan yang ditemukan di ruang sidang. Selain coretan, sejumlah fasilitas seperti tempat tisu dan papan nama Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD tampak berserakan di lantai.
Aksi Berlangsung Saat Penjagaan Longgar
Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menjelaskan bahwa aksi massa ini terjadi saat penjagaan sedang longgar menjelang waktu salat Ashar. Saat itu, hanya ada beberapa petugas kepolisian dan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang berjaga di lokasi.
“Ketika waktu Ashar tiba, penjagaan sedikit longgar. Kondisi ini dimanfaatkan oleh massa untuk memaksa masuk ke dalam gedung hingga ruang rapat paripurna,” ungkap Lia kepada wartawan.
Ia juga menambahkan bahwa aksi ini dilakukan tanpa izin resmi dari kepolisian. “Kami sudah mendapat informasi dari Polres akan ada aksi demo, tapi mereka menyampaikan bahwa izin untuk demo ini belum dikeluarkan,” tambahnya.
DPRD Akan Laporkan Tindakan Anarkis
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan aksi anarkis tersebut ke kepolisian. Saat ini, Sekretariat DPRD sedang melakukan pendataan terkait fasilitas yang rusak akibat kericuhan tersebut.
“Kami sedang menginventarisir semua kerusakan. Setelah data terkumpul, kami akan membuat laporan resmi ke kepolisian untuk menindaklanjuti aksi perusakan ini,” ujar Sardi.
Aksi demonstrasi ini memicu perhatian publik, terutama karena berlangsung tanpa izin dan menimbulkan kerusakan di fasilitas pemerintah. Pihak DPRD dan kepolisian berjanji akan mengusut tuntas kejadian ini untuk mencegah insiden serupa di masa depan.*
