Gas Elpiji 3 Kg Jadi Barang Langka, Pedagang Kecil di Cikarang Terancam Tak Bisa Jualan

Antrian Pembeli Gas Elpiji 3 Kg yang Langka. /Foto: Istimewa

INFO CIKARANG – Sejak 1 Februari 2025, para pengecer sudah secara resmi dilarang untuk menjual gas elpiji 3 kg oleh pemerintah. Keputusan ini diambil dengan alasan menertibkan distribusi subsidi agar tepat sasaran. Namun, kebijakan ini malah bikin warga Bekasi kelimpungan!

Di sejumlah kecamatan, seperti Cikarang Barat, Cikarang Pusat, dan Cikarang Utara, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon. Sebelumnya mereka bisa dengan mudah membeli di warung, meskipun dengan harga sedikit lebih mahal. Sekarang? Harus antre berjam-jam di pangkalan!

Sejumlah warga mengaku tidak mendapat informasi jelas mengenai aturan baru ini. Di antara warga yang juga harus mengantre selama lebih dari satu jam ialah Samadi (35), warga Desa Telaga Murni, dia rela menanti demi satu tabung gas elpiji.

“Lah, persoalannya warga enggak pernah dikasih tahu kalau sekarang enggak bisa beli di warung, kudu ke pangkalan. Datang ke pangkalan malah antre. Sejam ada ini nungguin,” keluhnya.

Hal serupa juga dirasakan warga Gramapuri Persada, Cikarang. Iyan (37), warga Cikarang Pusat, mempertanyakan kenapa harus ribet ke pangkalan, padahal selisih harga di pengecer hanya sekitar Rp 1.000–Rp 2.000.

“Yaelah, timbang selisih seribu perak, ribetnya sampai minta ampun. Sekarang kudu ke pangkalan, antre sejam, harganya sama aja dua puluh ribu rupiah. Mending dulu, harganya tambah seribu-dua ribu, tapi enggak ribet,” katanya.

Pedagang Kecil Terancam Tak Bisa Jualan

Dampak kelangkaan gas ini juga dirasakan para pedagang kecil. Suhendi (43), pedagang soto mie di Karangraharja, Cikarang Utara, hampir tidak bisa berjualan karena stok gas kosong.

“Biasanya gampang, sekarang harus antre panjang, kadang sampai kehabisan. Kalau gas nggak ada, ya saya nggak bisa jualan,” ujarnya.

Pangkalan Gas Kewalahan

Sementara itu, pengelola pangkalan gas elpiji mengaku kewalahan melayani pembeli yang membludak. Bahkan, sebelum pangkalan dibuka, sudah banyak warga yang antre.

“Kami hanya mendapat pasokan terbatas dari dua agen, jadi tidak bisa mencukupi semua permintaan masyarakat. Ada yang enggak kebagian, tapi mau bagaimana lagi? Kami juga enggak dapat tambahan pasokan,” ujar salah satu pengelola pangkalan.

Larangan penjualan gas di warung sebenarnya bertujuan baik, agar harga gas lebih terkontrol dan subsidi tepat sasaran. Namun, tanpa sosialisasi yang masif, kebijakan ini malah bikin warga panik. Seharusnya ada solusi yang lebih efektif tanpa menyusahkan masyarakat.*