INFO CIKARANG – Job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Selasa, 27 Mei 2025, diwarnai kericuhan akibat membludaknya pencari kerja. Lebih dari 25.000 pelamar memadati lokasi, padahal jumlah lowongan yang ditawarkan hanya sekitar 2.000 posisi. Kondisi ini disorot tajam oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang menilai insiden tersebut mencerminkan betapa mendesaknya persoalan pengangguran di daerah industri ini.
Nurhadi menilai job fair seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai seremoni tahunan atau agenda administratif.
“Job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural,” tegasnya, Senin, 2/6/2025.
Kericuhan yang terjadi, menurutnya, mengindikasikan lemahnya kesiapan manajerial panitia dan kurangnya antisipasi terhadap lonjakan pengunjung. Hanya karena berebut scanner kode QR untuk mengakses daftar perusahaan, suasana menjadi tidak terkendali.
Dia pun mendorong agar ke depannya acara Job Fair tidak lagi terpusat, tetapi didesentralisasi hingga ke tingkat kecamatan atau zona industri. Dengan begitu, distribusi peserta lebih merata dan tidak menimbulkan kepadatan yang membahayakan.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan industri, atau mismatch skill. Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong peningkatan pelatihan vokasional dan layanan bimbingan karier sebagai strategi jangka panjang.
Di sisi lain, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program 100 hari kerja dengan misi utama menekan angka pengangguran. Ia berjanji akan meningkatkan kapasitas bursa kerja ke depan, agar dapat menampung lebih banyak pencari kerja.
Namun demikian, kericuhan dalam pelaksanaan job fair pertama ini justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah program penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Bekasi sudah dirancang secara komprehensif?*
