INFO CIKARANG– Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (16/9/2025).
Massa menuntut Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera merevisi peraturan terkait tunjangan pejabat yang dinilai tidak proporsional dengan kondisi masyarakat.
Dalam orasinya, para demonstran menyoroti kesenjangan sosial yang semakin lebar. “Kemewahan para pejabat di tengah penderitaan rakyat kecil yang kesulitan mencari nafkah, apakah ini keadilan?” teriak Sirajudin, orator aksi. Ia juga menyoroti proyek mangkrak, lambannya pembangunan infrastruktur, serta penanganan banjir yang tidak memadai.
Aprillanus, salah satu orator lainnya, menegaskan bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang tunjangan DPRD merupakan simbol kegagalan pemerintah daerah dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
12 Tuntutan Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa
-
Efisiensi tunjangan pimpinan DPRD, anggota DPRD, bupati, dan wakil bupati.
-
Mendesak DPRD membuat surat rekomendasi diskusi terkait RUU Perampasan Aset kepada DPR RI.
-
Pencopotan oknum DPRD dan pejabat yang terjerat kasus.
-
Evaluasi serta transparansi pelaksanaan PERDA CSR dan THM.
-
Pembebasan tunggakan PBB bagi rakyat kurang mampu.
-
Hentikan job fair swasta, ganti dengan sistem rekrutmen tenaga kerja satu pintu per kecamatan berbasis digital.
-
Penyediaan sekretariat OKP dan mahasiswa.
-
Pembentukan Satgas peningkatan PAD serta penambahan PDB tiap kecamatan.
-
Segera laksanakan PERDA LP2B, PERDA RT/RW, dan PERDA RTAR.
-
Perbaikan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
-
Pembangunan fasilitas publik: sekolah, puskesmas di desa, dan ruang terbuka hijau.
-
Pelaksanaan kopi morning bersama Forkopimda sebulan sekali untuk monitoring dan menampung aspirasi rakyat.
