Masalah Pagar Laut di Bekasi, DPR Desak KKP Tegakkan Hukum!
- account_circle Info Cikarang
- calendar_month Kam, 23 Jan 2025
- comment 0 komentar
Pagar Laut di Bekasi. Foto: Istimewa
INFO CIKARANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti lemahnya sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menangani polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025), Daniel menilai KKP belum menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum atas kasus tersebut.
Daniel mengatakan bahwa dari pemaparan yang diberikan Sakti Wahyu Trenggono tampak kurang ada semangat penegakan hukum. Padahal, dia melanjutkan, jika hanya menyelesaikan aspek administrasi, menurutnya tidak cukup.
Tindakan Hukum Diperlukan
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, KKP perlu mengambil langkah konkret untuk memberikan efek jera kepada pelaku pemagaran laut. Daniel juga mempertanyakan keberadaan penyidik di KKP yang tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal untuk menindak pelanggaran hukum.
“Kalau memang ada penyidik di KKP, lalu untuk apa kalau tidak ada tindakan hukum? Harus ada langkah nyata supaya masyarakat percaya bahwa negara ini benar-benar menegakkan hukum,” tambahnya.
Arahan Presiden Prabowo
Daniel juga mengingatkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar masalah pagar laut ini diselesaikan dengan jelas. Ia meminta KKP tidak hanya fokus pada pembongkaran, tetapi juga mengungkap siapa yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Dia menyatakan bahwa hal ini tidak hanya perihal membongkar pagar laut, tetapi juga memberikan tindakan hukum. Dia menyebutkan, masyarakat perlu melihat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang adil.
Kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi menjadi sorotan karena dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan laut. Daniel Johan berharap KKP segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan polemik ini, baik melalui penegakan hukum maupun langkah administrasi yang lebih efektif.
Dengan harapan masyarakat dapat kembali merasakan keadilan, Daniel menegaskan bahwa Komisi IV DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini. Dia menegaskan bahwa polemik ini jangan sampai berlarut-larut, KKP disebutnya harus berani mengambil tindakan yang tegas dan terukur.*
- Penulis: Info Cikarang
Saat ini belum ada komentar