Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Safari Ramadhan di Kabupaten Bekasi, Dedi Mulyadi Tekankan Transparansi Anggaran dan Percepatan Infrastruktur Warga

Safari Ramadhan di Kabupaten Bekasi, Dedi Mulyadi Tekankan Transparansi Anggaran dan Percepatan Infrastruktur Warga

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
  • comment 0 komentar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan saat Safari Ramadhan di Kabupaten Bekasi, Minggu (22/2/2026), sekaligus berdialog dengan warga terkait anggaran dan infrastruktur daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan saat Safari Ramadhan di Kabupaten Bekasi, Minggu (22/2/2026), sekaligus berdialog dengan warga terkait anggaran dan infrastruktur daerah.

INFO CIKARANG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar Safari Ramadhan di Kabupaten Bekasi, Minggu (22/2/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas persoalan transparansi anggaran hingga kondisi infrastruktur yang masih menjadi keluhan warga.

Safari Ramadhan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi.

Dalam suasana Ramadhan yang penuh kekhusyukan, Dedi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar terlihat dalam laporan administrasi.

Menurut Dedi, transparansi pengelolaan anggaran merupakan kunci utama agar pembangunan berjalan tepat sasaran.

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah berasal dari rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Anggaran itu uang rakyat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu ke mana uang itu digunakan dan apa dampaknya bagi kehidupan mereka,” kata Dedi dalam keterangan dikutip Senin, (23/2/2024).

Selain transparansi, Dedi juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kabupaten Bekasi, khususnya jalan, drainase, dan fasilitas umum yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

Ia menilai, keterlambatan perbaikan infrastruktur dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Dedi menyebut Bekasi sebagai wilayah strategis penyangga industri nasional.

Karena itu, keberadaan infrastruktur yang layak menjadi syarat mutlak agar aktivitas industri dan kehidupan masyarakat dapat berjalan beriringan.

“Kalau jalannya rusak, distribusi barang terganggu. Kalau drainase buruk, banjir datang setiap musim hujan. Ini bukan masalah sepele, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari banjir yang kerap melanda permukiman, pelayanan publik yang dinilai belum maksimal, hingga harapan adanya pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa dan kampung.

Menanggapi hal tersebut, Dedi meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat apabila menghadapi keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci percepatan pembangunan.

“Jangan ego sektoral. Kalau kabupaten tidak sanggup, sampaikan ke provinsi. Kita cari solusi bersama agar masalah masyarakat tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Safari Ramadhan ini, lanjut Dedi, bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum evaluasi kinerja pemerintah di mata masyarakat.

Ia mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara menjadikan bulan Ramadhan sebagai waktu untuk memperbaiki niat dan kinerja pelayanan publik.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi aktivitas guru di kelas, terkait pembahasan Raperda Perlindungan Guru di Kabupaten Bekasi yang segera disahkan menjadi Perda.

    Raperda Perlindungan Guru Bekasi Disetujui, PGRI Desak Segera Disahkan Jadi Perda

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Bekasi resmi disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Langkah ini mendapat respons positif dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi yang mendesak agar regulasi tersebut segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). PGRI Tekankan Urgensi Perlindungan Guru Ketua PGRI Kabupaten Bekasi, […]

  • UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tegas tanggung jawab pidana bagi pemilik hewan peliharaan jika hewan mereka membahayakan atau merugikan orang lain.

    Awas! Hewan Peliharaan Gigit Orang Lain Kini Terancam Pidana Bagi Pemilik

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa penegasan baru terkait tanggung jawab pidana pemilik hewan peliharaan. Dalam regulasi ini, negara secara tegas menempatkan pemilik sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh apabila hewan yang berada dalam penguasaannya membahayakan keselamatan orang lain. Ketentuan tersebut menjadi relevan di tengah maraknya […]

  • Aksi Buruh ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi

    Ribuan Buruh Bekasi Turun ke Jalan, Tuntut Kenaikan Upah dan Perlindungan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (ABBM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis, 25 September 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan pekerja di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Kabupaten Bekasi dengan […]

  • TPS ilegal di Kebalen ditutup permanen oleh Pemkab Bekasi.

    Setelah Bertahun-tahun Dikeluhkan, TPS Ilegal di Babelan Resmi Ditutup

    • calendar_month Sen, 29 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya mengambil langkah tegas. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menutup secara permanen tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di bantaran Kali Bekasi, wilayah Kebalen, Kecamatan Babelan. Lokasi tersebut selama bertahun-tahun dikenal sebagai titik pembuangan liar yang mencemari aliran sungai dan mengganggu kesehatan warga sekitar. Tumpukan sampah kerap […]

  • Takut Disunat, Bocah 15 Tahun di Bekasi Minta Bantuan Damkar untuk Dibujuk

    Takut Disunat, Bocah 15 Tahun di Bekasi Minta Bantuan Damkar untuk Dibujuk

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan peran mereka yang tak hanya terbatas pada urusan api dan bencana. Kali ini, tim damkar justru diminta membantu membujuk seorang remaja berusia 15 tahun yang ketakutan menjalani sunat. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Pekopen, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, pada Senin (5/1/2026). Orang tua […]

  • Ilustrasi kepadatan penumpang KRL Commuter Line di jam sibuk pagi hari. Keterlambatan perjalanan membuat penumpang harus berdesakan di dalam gerbong untuk tetap bisa berangkat kerja.

    KRL Commuter Line Alami Delay Parah Pagi Ini, Penumpang Mengeluh Berdesakan di Jam Sibuk

    • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Layanan KRL Commuter Line dilaporkan mengalami keterlambatan jadwal perjalanan (delay) cukup parah pada Selasa (30/6/2026) pagi. Gangguan operasional ini berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun utama, terutama pada jam sibuk keberangkatan kerja di wilayah Jabodetabek. Sejak pagi, antrean penumpang di peron terlihat mengular. Banyak gerbong yang datang dalam kondisi sudah penuh, […]

expand_less