Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Aksi Besar Buruh Bekasi: Tuntutan UMSK 2025 yang Belum Tuntas

Aksi Besar Buruh Bekasi: Tuntutan UMSK 2025 yang Belum Tuntas

  • account_circle Info Cikarang
  • calendar_month Jum, 13 Des 2024
  • comment 0 komentar

Aksi Buruh Bekasi,Tuntutan UMSK 2025 yang Belum Tuntas. /Foto: Ist

INFO CIKARANG– Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada 13 Desember 2024. Mereka mendobrak pagar utama sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025 oleh Dewan Pengupahan.

Kronologi Aksi: Dari Konvoi hingga Mendobrak Pagar

Aksi dimulai dengan konvoi massa buruh sejak pagi hari, yang kemudian tiba di kantor Disnaker sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan membawa spanduk dan bendera organisasi, ribuan buruh berkumpul di halaman kantor untuk menyuarakan tuntutan mereka. Ketegangan meningkat ketika pihak Disnaker dinilai lambat merespons aspirasi para buruh, sehingga massa memutuskan mendobrak gerbang sebagai bentuk protes.

Salah satu orator dari atas mobil komando menyampaikan kekecewaan terhadap proses pembahasan UMSK yang berlarut-larut. “Kami hanya meminta keadilan untuk pekerja sektor unggulan di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Meski berhasil masuk ke halaman kantor, aksi tetap terkendali karena koordinator lapangan segera meminta peserta menjaga ketertiban. Massa terus menuntut agar hasil rapat Dewan Pengupahan memihak kepada kesejahteraan buruh.

UMSK: Isu Penting bagi Buruh Bekasi

Pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2025 menjadi perhatian utama karena sektor unggulan di Kabupaten Bekasi sangat bergantung pada keputusan ini. Sebelumnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2025 telah disetujui, namun pembahasan UMSK dianggap lebih kompleks karena menyangkut pekerja di sektor strategis yang memerlukan upah lebih tinggi.

UMSK memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan buruh, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, Aliansi Buruh Bekasi Melawan menuntut agar pemerintah dan perwakilan pengusaha segera mencapai keputusan yang adil.

Situasi Terkendali, Polisi Jaga Keamanan

Meski pagar utama didobrak, aksi berlangsung tanpa bentrokan serius. Aparat keamanan yang berjaga di lokasi memastikan situasi tetap kondusif. Hingga sekitar jam empat sore, ribuan buruh masih bertahan di halaman kantor untuk memastikan hasil rapat berpihak kepada mereka.

Kesimpulan: Seruan untuk Keadilan bagi Buruh

Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan UMSK bagi buruh di Kabupaten Bekasi. Aliansi BBM menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk memastikan sektor unggulan di Bekasi dapat bertahan dengan dukungan upah yang layak.*

  • Penulis: Info Cikarang

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Said Iqbal mendesak pemerintah agar THR buruh cair H-21 Lebaran dan tidak dipotong PPh 21. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah modus PHK jelang Lebaran dan menjaga daya beli buruh.

    Said Iqbal Minta THR Buruh Cair H-21 Lebaran, Desak Pemerintah Cegah Modus PHK Perusahaan

    • calendar_month Sab, 28 Feb 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mendesak pemerintah dan DPR RI agar pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja dan buruh swasta dilakukan lebih awal, yakni H-21 sebelum Idul Fitri. Menurut Said, skema pencairan THR yang selama ini berlaku justru membuka celah bagi perusahaan nakal untuk […]

  • TPA Burangkeng Bekasi hingga Bakung Lampung Diselidiki: Dilimpahkan ke Kejati

    TPA Burangkeng Bekasi hingga Bakung Lampung Diselidiki: Dilimpahkan ke Kejati

    • calendar_month Sab, 21 Jun 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggunakan skema multidoor enforcement, meliputi sanksi administratif, pidana, serta gugatan perdata, untuk menindak pelanggaran tata kelola sampah. Pijakan kebijakan ini berlandaskan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU 18/2008 mengenai Pengelolaan Sampah. Tiga TPA Resmi dalam Sorotan […]

  • Nusron Wahid: Percepatan Izin KKPR Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional

    Nusron Wahid: Percepatan Izin KKPR Jadi Kunci Ketahanan Energi Nasional

    • calendar_month Ming, 15 Des 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari PT Pertamina (Persero) atas perannya dalam mempercepat perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Langkah ini dinilai sangat strategis untuk mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan komitmen kementeriannya dalam mempercepat penerbitan izin […]

  • Jual Beli Jabatan di Bekasi, Diungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi

    Jual Beli Jabatan di Bekasi, Diungkap Purbaya dalam Rapat Koordinasi

    • calendar_month Sel, 21 Okt 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Praktik jual beli jabatan di Bekasi diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya, mengungkapkan keraguannya untuk memperbesar alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini mengingat masih adanya praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, di Kementerian Dalam Negeri, Kemarin (20/10/2025). Ia […]

  • Cegah pelanggaran Di Tahapan Masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Bekasi Masifkan Sosialisasi Himbauan Dimulai Dari Tingkat RT/RW

    Cegah pelanggaran Di Tahapan Masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Bekasi Masifkan Sosialisasi Himbauan Dimulai Dari Tingkat RT/RW

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2024
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    Infocikarang.id (Kabupaten Bekasi),- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menindak perangkat desa seperti RT/RW di wilayah Kecamatan Cibarusah, setelah kedapatan melakukan politik praktis pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.  Aksi perangkat desa ini berhasil terhendus oleh para punggawa Bawaslu setelah adanya laporan dari masyarakat, bahwa yang bersangkutan secara gamblang mendukung salah satu pasangan […]

  • Developer PT Budi Langgeng Persada menyepakati delapan tuntutan warga Perum Villa Kencana Cikarang terkait penanganan banjir di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

    Developer PT Budi Langgeng Persada Setujui 8 Tuntutan Warga Villa Kencana Cikarang

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Warga Perum Villa Kencana Cikarang (VKC) di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes atas persoalan banjir yang kerap melanda lingkungan mereka. Dalam aksi itu, warga menyampaikan berbagai tuntutan, baik melalui spanduk maupun orasi menggunakan mobil komando. Mereka mendesak pihak pengembang untuk segera mengambil langkah konkret agar banjir […]

expand_less