Dana Hibah NPCI Bekasi Bocor Rp7,1 Miliar, Inspektorat Ungkap Skema Penyimpangan Berlapis
- account_circle Tekad Triyanto
- calendar_month Jum, 12 Des 2025
- comment 0 komentar
Inspektorat Kabupaten Bekasi kembali temukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.
INFO CIKARANG — Inspektorat Kabupaten Bekasi kembali menemukan penyimpangan besar dalam pengelolaan dana publik.
Kali ini, dugaan kebocoran terjadi pada dana hibah yang diterima National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2024. Total kerugian negara yang terhitung mencapai Rp7,1 miliar.
Hasil audit mengungkap penggunaan dana yang jauh dari aturan. Sekitar Rp3,9 miliar diduga dipakai untuk kepentingan pribadi oleh KD Ketua NPCI yang kini nonaktif serta NY, mantan bendahara organisasi tersebut.
Sementara Rp3,2 miliar lainnya hilang tanpa bukti jelas, dengan alasan pengadaan berbagai barang dan aktivitas operasional yang ternyata tidak pernah terjadi.
Mulai dari pembelian komputer, laptop, perlengkapan olahraga, biaya mess, perjalanan dinas, hingga pembayaran honor atlet seluruhnya tercatat dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi tidak ditemukan jejak fisiknya.
Ada Jejak ke Oknum DPRD?
Temuan audit ini menjadi semakin sensitif karena muncul dugaan aliran dana ke sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Nama-nama tersebut kembali disebut saat KD menjalani pemeriksaan. Inspektorat menilai laporan pertanggungjawaban NPCI dibangun dengan berbagai pengadaan fiktif yang sengaja dibuat untuk menutupi pengeluaran tidak sah.
Penarikan Dana Tanpa Aturan
Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Bekasi, Ogi Prayogi, menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana hibah berlangsung tanpa kontrol.
Dana ditarik dalam jumlah besar tanpa proposal, tanpa dokumen permohonan, dan tanpa mengikuti ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Dana hibah diperlakukan seperti uang pribadi yang bisa diambil kapan saja, tanpa prosedur sama sekali,” ujar Ogi, dikutip Jumat (12/12/2025).
Inspektorat menemukan Rp3,2 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Banyak item barang yang muncul dalam laporan ternyata tidak pernah dibeli, sementara honor atlet yang seharusnya menjadi prioritas penggunaan dana justru tak dibayarkan.
“Jika ada aliran dana ke pihak tertentu, biasanya disamarkan sebagai belanja barang. Tapi saat diverifikasi, pembeliannya tidak ada,” tambah Ogi.
Honor Atlet Hilang, Pengadaan Diduga Mark-Up
Ogi menegaskan bahwa porsi kerugian terbesar berasal dari honor atlet yang tidak dibayarkan serta pengadaan barang yang diduga di-mark up. Saat dilakukan pengecekan, banyak barang yang tercatat tidak ditemukan di lokasi.
“Honor atlet paling besar nilainya. Ditambah mark up pengadaan dan pembayaran mess yang tak sesuai. Temuan ini bisa langsung menjadi acuan bagi penyidik untuk menentukan tersangka,” jelasnya.
- Penulis: Tekad Triyanto
Saat ini belum ada komentar