Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Resmi! KDM Umumkan UMP Jawa Barat 2026 Resmi Naik 5,77 Persen, Jadi Rp2,31 Juta

Resmi! KDM Umumkan UMP Jawa Barat 2026 Resmi Naik 5,77 Persen, Jadi Rp2,31 Juta

  • account_circle T.T
  • calendar_month Rab, 24 Des 2025
  • comment 0 komentar
Pemprov Jabar tetapkan UMP 2026 naik 5,77 persen.

Pemprov Jabar tetapkan UMP 2026 naik 5,77 persen.

INFO CIKARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 5,77 persen.

Dengan keputusan tersebut, UMP Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.601, naik Rp126.363 dari UMP 2025 yang berada di angka Rp2.191.238.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam keterangannya kepada media pada Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan bahwa besaran kenaikan UMP telah melalui pertimbangan matang dari berbagai aspek.

“Kenaikan untuk provinsi sudah ditetapkan sebesar 5,77 persen,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurut pria yang akrab disapa KDM itu, penetapan UMP tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pekerja atau buruh, tetapi juga memperhitungkan keberlangsungan dunia usaha dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah, kata dia, berupaya mengambil jalan tengah agar roda ekonomi tetap berputar tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh.

“Kita harus mengambil kebijakan yang akomodatif terhadap kepentingan pekerja, namun tetap mempertimbangkan kepentingan dunia usaha agar bisa terus berkembang,” jelasnya.

Sementara itu, terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat untuk tahun 2026, Pemprov Jabar belum dapat mengumumkannya.

Dedi menyebut penetapan UMK masih menunggu pengesahan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

“Kabupaten/kota masih menunggu SK Gubernur,” tandasnya.

  • Penulis: T.T

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pagar Laut Senilai Ratusan Miliar di Bekasi Picu Perdebatan, Ini Penjelasan Pemprov Jabar

    Pagar Laut Senilai Ratusan Miliar di Bekasi Picu Perdebatan, Ini Penjelasan Pemprov Jabar

    • calendar_month Kam, 16 Jan 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Polemik seputar pagar laut di perairan utara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi makin ramai dibicarakan. Struktur yang awalnya berupa pagar bambu ini membentang sepanjang 30,16 km di Tangerang dan 8 km di Bekasi. Namun, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas proyek ini? Di Gedung DPR, anggota DPD asal Banten, Ali Alwi, menyebut […]

  • Kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bekasi diminta terapkan “politik jalan kaki”. Syaiful Huda menegaskan pentingnya turun langsung ke masyarakat demi membangun kepercayaan publik.

    Deretan Kandidat Berebut Kursi Ketua PKB Kabupaten Bekasi, Ini Daftar Namanya

    • calendar_month Sen, 13 Apr 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

      INFO CIKARANG – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bekasi resmi merekomendasikan empat kandidat untuk memimpin partai berlambang bola dunia tersebut periode 2026–2031. Empat nama yang diusulkan yakni Ketua DPC PKB saat ini Muhamad Rochadi, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ahmad Faisal, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Ombi Hari […]

  • BPBD Bekasi imbau warga waspada puncak musim hujan.

    BPBD Kabupaten Bekasi Imbau Warga Waspada Puncak Musim Hujan hingga Januari

    • calendar_month Sen, 19 Jan 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Januari. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, H. Muchlis, menyusul masih ditemukannya sejumlah titik banjir di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Muchlis menjelaskan, berdasarkan […]

  • DPRD Bekasi mengakui Perda Kepariwisataan belum efektif mengendalikan THM akibat benturan regulasi pusat dan provinsi.

    DPRD Kabupaten Bekasi Nilai Perda Kepariwisataan Tak Efektif Kendalikan Tempat Hiburan Malam

    • calendar_month Sel, 10 Feb 2026
    • account_circle T.T
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — DPRD Kabupaten Bekasi mengakui lemahnya daya tekan Peraturan Daerah (Perda) Kepariwisataan dalam mengendalikan operasional Tempat Hiburan Malam (THM). Kondisi ini disebut sebagai dampak benturan regulasi antara aturan daerah dengan kebijakan di tingkat pusat dan provinsi. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, menilai Perda Nomor 3 Tahun […]

  • Insiden Tabrakan Mengerikan di Tambun Selatan, Pengendara Terlempar dan Terseret 30 Meter

    Insiden Tabrakan Mengerikan di Tambun Selatan, Pengendara Terlempar dan Terseret 30 Meter

    • calendar_month Ming, 7 Des 2025
    • account_circle Kurniawan
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Warganet melaporkan insiden tabrakan mengerikan yang terjadi di dekat lokasi P2MM+9JX Maman Mobilindo, Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini berawal saat seorang pengendara motor sedang melaju dari arah Bekasi Kota dan mencoba menghindari lubang di jalan yang dalam kondisi basah. Akibatnya, ia terpaksa melakukan pengereman mendadak. Pengereman mendadak […]

  • Pemkab Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Tempat Penampungan Bagi Warga Terdampak Penertiban Bangunan Liar

    Pemkab Bekasi Siapkan Tenda Darurat dan Tempat Penampungan Bagi Warga Terdampak Penertiban Bangunan Liar

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    Perakitan Tenda Darurat Untuk Warga Terdampak Penertiban Bangli. /Foto: Dok. Diskominfo Kabupaten Bekasi INFO CIKARANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bergerak cepat memberikan solusi bagi warga terdampak penertiban bangunan liar di bantaran Kali Cikarang, Kecamatan Sukatani. Langkah ini diambil untuk memastikan warga tidak harus bermalam di ruang terbuka dan tetap mendapat perhatian dari pemerintah daerah. […]

expand_less