PHD Soroti Layanan Jemaah Haji Mandiri di Kabupaten Bekasi, Minta Pemerataan dan Pendampingan Lebih Optimal
- account_circle Admin
- calendar_month Rab, 15 Apr 2026
- comment 0 komentar
Pendamping Haji Daerah Kabupaten Bekasi menyampaikan pentingnya pemerataan layanan bagi jemaah haji mandiri.
INFO CIKARANG — Isu pelayanan jemaah haji mandiri kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bekasi. Pendamping Haji Daerah (PHD), Zuli Zulkipli, menilai masih diperlukan penguatan sistem agar layanan yang diberikan bisa lebih merata dan optimal.
Menurut Zuli, jumlah jemaah haji mandiri di Kabupaten Bekasi tergolong cukup besar dan terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini, kata dia, menuntut adanya perhatian lebih dari para pemangku kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Jemaah mandiri ini jumlahnya cukup signifikan, sehingga ke depan perlu ada perhatian lebih agar mereka juga mendapatkan pelayanan yang optimal, sebagaimana jemaah lainnya,” ujarnya.
Long-tail keyword tertanam: pelayanan jemaah haji mandiri Kabupaten Bekasi, perbedaan layanan haji KBIH dan mandiri, pendampingan jemaah haji Indonesia
Perbedaan Nyata dengan Jemaah KBIH
Zuli menjelaskan, secara umum jemaah yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sudah mendapatkan layanan yang lebih terstruktur sejak awal.
Mulai dari bimbingan manasik, pengurusan administrasi, hingga pendampingan selama ibadah, seluruhnya relatif telah terorganisir dengan baik.
Sebaliknya, jemaah mandiri harus lebih aktif mengurus berbagai kebutuhan secara pribadi.
“Perbedaannya lebih kepada sistem pendampingan. Di KBIH sudah terfasilitasi dengan baik, sedangkan jemaah mandiri membutuhkan penyesuaian dan kemandirian lebih dalam menjalani prosesnya,” jelasnya.
Butuh Sistem yang Lebih Adaptif dan Inklusif
Di Kabupaten Bekasi sendiri, Zuli mencatat sekitar 116 jemaah berangkat secara mandiri dengan latar belakang yang beragam.
Hal ini membuat pendekatan pelayanan tidak bisa disamaratakan, melainkan harus lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing jemaah.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Harapannya tentu semua jemaah bisa mendapatkan pelayanan yang setara, karena tujuan utamanya sama, yaitu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar,” katanya.
Dorong Integrasi Sistem Pelayanan Haji
Lebih jauh, Zuli berharap ke depan sistem pelayanan haji di Indonesia bisa semakin terintegrasi dan berbasis teknologi.
Menurutnya, hal ini penting untuk meminimalkan kesenjangan layanan antara jemaah mandiri dan yang tergabung dalam KBIH.
“Diperlukan sistem pendampingan yang lebih terarah, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Komitmen Pendampingan untuk Semua Jemaah
Sebagai PHD, Zuli menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pendampingan kepada seluruh jemaah tanpa membedakan status keberangkatan.
Ia menilai peran pendamping bukan hanya administratif, tetapi juga memastikan jemaah merasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah.
“Kami berupaya hadir untuk semua jemaah, termasuk yang mandiri, agar mereka tetap merasa didampingi dan terbantu selama proses ibadah berlangsung,” pungkasnya.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar