INFO CIKARANG – Pada tahun 2025, wilayah Jawa Barat ditargetkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dapat bebas dari aksi premanisme. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai aksi meresahkan yang melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bekasi.
Karenanya, agar target tersebut dapat diwujudkan maka Satuan Tugas atau Satgas Anti-Premanisme rencananya akan dibentuk oleh Dedi Mulyadi. Satgas ini akan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, dan Polisi Militer (POM/PM).
Menurut Dedi, koordinasi dengan instansi terkait di Jawa Barat sudah dilakukan untuk mempercepat pembentukan satgas ini. Ia menegaskan, satgas ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi akan menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keamanan dan iklim investasi di Jawa Barat.
“Satgas ini akan bergerak cepat memberantas premanisme, bahkan sampai tingkat daerah. Nanti juga disediakan nomor telepon khusus untuk laporan,” jelasnya.
Aksi Premanisme di Bekasi Jadi Sorotan
Langkah tegas ini diambil setelah beberapa aksi premanisme di Bekasi menarik perhatian publik. Salah satunya adalah insiden di mana petugas keamanan perusahaan diintimidasi oleh oknum ormas. Selain itu, terjadi aksi perusakan fasilitas kantor dinas di Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh oknum LSM dengan menumpahkan lumpur dan sampah.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan bahwa tindakan hukum harus diambil, dan permintaan maaf saja tidak cukup.
“Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum,” tegasnya.
Komitmen Jangka Panjang
Pembentukan Satgas Anti-Premanisme ini dirancang untuk menjaga keamanan secara berkelanjutan, bukan hanya di momen tertentu seperti Lebaran. Dengan adanya satgas ini, diharapkan masyarakat dan investor merasa lebih aman dan nyaman beraktivitas di Jawa Barat.
“Kami ingin Jawa Barat bebas preman, bukan cuma di waktu tertentu. Satgas ini untuk jangka panjang,” tambah Dedi.*
