Banjir Masih Merendam 162 Titik di Kabupaten Bekasi Hari Ini, Ribuan Warga Mengungsi ke 14 Lokasi Pengungsian

Banjir masih merendam permukiman warga di sejumlah desa Kabupaten Bekasi, Selasa (27/1/2026).

INFO CIKARANG — Banjir di Kabupaten Bekasi hari ini, Selasa (27/1/2026), masih merendam ratusan titik permukiman warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 162 titik banjir tersebar di 40 desa pada 12 kecamatan hingga siang hari.

Akibat banjir yang belum surut tersebut, 26.961 kepala keluarga (KK) terdampak, dengan 3.272 KK terpaksa mengungsi ke 14 lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah.

Banjir merendam sejumlah kawasan permukiman, salah satunya Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, yang kembali terendam akibat luapan air dan buruknya sistem drainase saat hujan dengan intensitas tinggi.

Tiga Wilayah dengan Banjir Tertinggi di Kabupaten Bekasi

BPBD Kabupaten Bekasi mencatat tiga titik banjir terparah dengan ketinggian air lebih dari satu meter, yakni:

Desa Lenggahari, Kecamatan Cabangbungin, dengan ketinggian air mencapai 130 sentimeter

Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, dengan ketinggian air hingga 120 sentimeter

Desa Setiamekar, Kecamatan Sukawangi, dengan ketinggian air mencapai 100 sentimeter

Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh, termasuk akses jalan, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi dan pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyebut banjir yang terus berulang di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh persoalan tata ruang yang tidak terantisipasi sejak awal.

Menurutnya, saat debit Sungai Citarum dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) meningkat, kawasan permukiman yang berada di dataran rendah langsung terdampak banjir.

“Kalau Sungai Citarum dan CBL tinggi, pasti banjir. Berarti ada kesalahan tata ruang yang dari awal tidak diantisipasi,” ujar Asep dalam keterangannya dikutip Selasa, (27/1/2026).

Sebagai langkah awal penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menghentikan sementara perizinan pengembangan perumahan, khususnya di wilayah rawan banjir.

Asep menegaskan, pihaknya akan memanggil para pengembang perumahan untuk meminta pertanggungjawaban dan mencari solusi jangka panjang.

“Saya minta tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjirnya selesai,” tegasnya.

Namun demikian, kebijakan penghentian izin perumahan ini masih dalam tahap perencanaan dan belum disertai aturan teknis maupun sanksi resmi.

Selain fokus pada penanganan banjir, Pemkab Bekasi juga akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur rusak akibat banjir, termasuk jalan lingkungan, fasilitas umum, dan sarana pendukung warga.

Pemerintah daerah menginstruksikan Sekretaris Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyusun langkah strategis penanganan pascabanjir.

“Pasca banjir pasti banyak infrastruktur yang rusak. Sekarang kita tanggulangi, lalu kita lihat ke depannya bagaimana,” kata Asep.

Meski demikian, hingga kini langkah yang dilakukan pemerintah masih terbatas pada pendataan wilayah terdampak dan koordinasi dengan pengembang.

“Kita identifikasi dulu banjirnya di mana saja, lalu kita undang pengembang-pengembangnya, solusinya seperti apa,” pungkasnya.