Breaking News
light_mode
Beranda » Bekasi » Warga Belum Dibayar, Kades Burangkeng Soroti Lambannya Validasi Lahan Tol Japek Selatan

Warga Belum Dibayar, Kades Burangkeng Soroti Lambannya Validasi Lahan Tol Japek Selatan

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rab, 6 Mei 2026
  • comment 0 komentar
Kepala Desa Burangkeng, Nemin, menyoroti lambannya proses validasi lahan oleh ATR/BPN yang berdampak pada tertundanya ganti rugi warga.

Kepala Desa Burangkeng, Nemin, menyoroti lambannya proses validasi lahan oleh ATR/BPN yang berdampak pada tertundanya ganti rugi warga.

INFO CIKARANG — Proses pembayaran ganti rugi lahan proyek Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan di Kabupaten Bekasi kembali jadi sorotan.

Sejumlah warga hingga kini belum menerima hak mereka, meski pengukuran dan penilaian tanah sudah rampung.

Kepala Desa Burangkeng, Nemin, menyebut masalah utama ada pada proses validasi yang belum diselesaikan oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Bekasi.

“Kalau validasi belum selesai, PPK juga tidak bisa bayar. Jadi ini jelas menghambat,” ujarnya, dikutip Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, warga sebenarnya tidak mempermasalahkan nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Namun keterlambatan ini justru menimbulkan dampak ekonomi baru.

Harga tanah di lokasi lain terus naik, sementara uang ganti rugi belum diterima. Kondisi ini membuat warga semakin tertekan.

“Nilainya mungkin tetap, tapi harga tanah di luar sudah naik. Ini yang bikin warga dirugikan,” katanya.

Nemin mendesak agar proses validasi segera diselesaikan. Ia menilai, proyek strategis nasional seperti Tol Japek Selatan seharusnya tidak terhambat oleh persoalan administratif.

Sementara itu, pihak pelaksana proyek juga mengakui masih ada ratusan bidang tanah yang belum dibayarkan.

Humas KSO Japek Selatan, Tommy Fikar Alamsyah, menyebut setidaknya ada 141 bidang tanah yang masih tertunda pembayarannya.

“Kami terus koordinasi, tapi memang proses validasi masih jadi kendala,” jelasnya.

Meski begitu, pembangunan di beberapa titik tetap berjalan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan.

Di sisi lain, warga mulai kehilangan kesabaran. Apalagi belum ada penjelasan resmi dari pihak ATR/BPN terkait lambannya proses tersebut.

Isu pergantian pejabat di internal instansi juga disebut-sebut ikut mempengaruhi lambatnya administrasi.

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gara-Gara Selingkuh, Pria di Cikarang Aniaya Pacarnya hingga Ditodong Gunting

    Gara-Gara Selingkuh, Pria di Cikarang Aniaya Pacarnya hingga Ditodong Gunting

    • calendar_month Sab, 15 Mar 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Seorang wanita berinisial FAR di Cikarang, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri, FR, setelah memergoki pelaku berkomunikasi dengan wanita lain. Tidak hanya mencekik, pelaku bahkan nekat memiting dan menodongkan gunting di leher korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di tangan dan rasa sakit di leher. Menurut Kabid Humas Polda […]

  • Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan usai kebakaran melanda lapak pedagang kaki lima di area Pasar Ramayana Cikarang.

    Ternyata Ini Penyebab Kebakaran yang Hanguskan 8 Lapak Pedagang di Pasar Ramayana Cikarang

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kebakaran melanda area Pasar Ramayana Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Minggu, 17 Mei 2026, sekitar pukul 19.30 WIB. Peristiwa tersebut menghanguskan sejumlah lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan pasar dan sempat memicu kepanikan warga sekitar. Berdasarkan informasi dari para pedagang di lokasi kejadian, sedikitnya terdapat delapan lapak pedagang kaki lima yang […]

  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai pengunduran diri pimpinan OJK dan Direktur Utama BEI sebagai sinyal positif penguatan tata kelola serta upaya menjaga kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

    Purbaya Dorong Pansel OJK Segera Dibentuk, Mundurnya Pimpinan Dinilai Jadi Sinyal Positif bagi Kepercayaan Investor

    • calendar_month Kam, 5 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pengunduran diri sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) justru dapat dimaknai sebagai sinyal positif bagi penguatan tata kelola dan pemulihan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia. Menurut Purbaya, pemerintah bergerak cepat merespons situasi tersebut dengan mendorong pembentukan Panitia Seleksi […]

  • Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin memimpin apel ASN di Plaza Pemkab Bekasi, sekaligus menyampaikan rencana penanganan sampah TPA Burangkeng.

    Dua Skema Disiapkan, Pemkab Bekasi Kejar Penanganan Sampah TPA Burangkeng

    • calendar_month Sel, 7 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menyiapkan langkah percepatan untuk mengatasi persoalan sampah di TPA Burangkeng. Dua skema disiapkan sekaligus, menyasar penanganan jangka pendek hingga rencana jangka panjang. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menjelaskan skema pertama difokuskan pada pengelolaan sampah yang sudah menumpuk di lokasi. Pemkab membuka kerja sama dengan pihak ketiga untuk […]

  • Warga Jabar Bebas Tunggakan Pajak Kendaraan, Cek Syarat dan Batas Waktunya

    Warga Jabar Bebas Tunggakan Pajak Kendaraan, Cek Syarat dan Batas Waktunya

    • calendar_month Kam, 20 Mar 2025
    • account_circle Info Cikarang
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG – Kabar baik untuk warga Jawa Barat! Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) resmi mengumumkan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik untuk motor maupun mobil. Bagi masyarakat yang mempunyai tunggakan pajak hingga tahun 2024 ke belakang tanpa batasan tahun tentunya kebijakan ini memberi keringanan pada mereka. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Gubernur Jawa […]

  • Gus Yaqut belum ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi kuota haji.

    KPK Beberkan Alasan Tak Tahan Gus Yaqut Meski Jadi Tersangka Korupsi

    • calendar_month Sab, 10 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    INFO CIKARANG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, yakni Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus korupsi kuota haji ini di awal Januari 2026, di mana disebutkan Gus Yaqut sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Fitroh […]

expand_less