Ismail Marjuki: Politik Uang Harus Dihindari dalam Muktamar, Rekam Jejak Calon Wajib Jadi Pertimbangan

INFO CIKARANG — Kader muda Nahdlatul Ulama (NU), Ismail Marjuki, menilai praktik politik uang atau money politics harus dihindari dalam pelaksanaan Muktamar NU. Menurutnya, budaya transaksional berpotensi merusak tatanan demokrasi organisasi dan melahirkan pemimpin yang tidak amanah.

“Politik uang dalam muktamar harus dihindari karena dapat merusak tatanan demokrasi organisasi. Jangan sampai pilihan terhadap pemimpin ditentukan oleh transaksi, bukan karena kapasitas, integritas, dan rekam jejak,” ujar Ismail.

Ia menegaskan, peserta muktamar memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas forum tertinggi organisasi. Karena itu, setiap peserta diharapkan menggunakan hak pilih secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan sesaat.

Ismail juga mendorong peserta muktamar untuk lebih serius meneliti rekam jejak setiap calon pemimpin sebelum menentukan pilihan.

“Meneliti rekam jejak calon pemimpin adalah kunci agar kita tidak salah dalam menentukan pilihan. Jangan hanya melihat apa yang disampaikan menjelang pemilihan, tetapi lihat juga apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana sikapnya selama ini,” katanya.

Menurut Ismail, setidaknya terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian peserta dalam menilai calon pemimpin.

Pertama, rekam karya. Peserta perlu melihat hasil kerja nyata, kontribusi, serta prestasi yang pernah dilakukan calon selama menjalankan amanah sebelumnya.

Kedua, integritas. Calon pemimpin harus memiliki rekam integritas yang baik, termasuk tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, KKN, maupun persoalan etika yang serius.

Ketiga, latar belakang. Riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, aktivitas sosial, serta perjalanan pengabdian calon juga penting untuk diketahui agar peserta memiliki gambaran yang utuh mengenai sosok yang akan dipilih.

Keempat, konsistensi gagasan. Gagasan yang disampaikan calon saat ini perlu dibandingkan dengan pemikiran dan tindakan yang pernah ditunjukkan sebelumnya.

“Jangan sampai gagasan yang disampaikan hanya bagus ketika menjelang muktamar. Yang lebih penting adalah apakah gagasan itu konsisten dengan sikap dan tindakan yang selama ini dijalankan,” ujar Ismail.

Lebih lanjut, Ismail melihat tantangan NU di tengah modernisme semakin kompleks. NU dituntut mampu mempertahankan tradisi keislaman dan nilai-nilai Aswaja, sekaligus tetap responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, budaya transaksional justru dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan organisasi.

“NU membutuhkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang sehat, bukan dari transaksi. Objektivitas, integritas, dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.

Ia berharap Muktamar NU dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi internal organisasi sekaligus memastikan kepemimpinan NU ke depan tetap berorientasi pada pengabdian, kemaslahatan umat, dan khitah organisasi.

“Kalau kita ingin NU tetap bermartabat dan kuat menghadapi tantangan zaman, maka proses memilih pemimpin juga harus dijaga. Jangan sampai kepentingan jangka pendek mengorbankan masa depan organisasi,” pungkas Ismail.